Rencana Transformasi Plaza 21 Jadi Gedung Parkir, Pemkot Samarinda Masih Lakukan Kajian Teknis

Gedung Plaza 21 di Jalan Niaga Utara yang akan dijadikan gedung parkir bertingkat

POLITIKAL.ID - Pemerintah Kota Samarinda terus mengembangkan rencana alih fungsi Gedung Plaza 21 di Jalan Niaga Utara menjadi fasilitas parkir bertingkat yang modern dan efisien.

Sebagai bagian dari upaya revitalisasi kawasan Citra Niaga, proyek ini bertujuan untuk mengatasi masalah parkir yang semakin kompleks di tengah padatnya aktivitas perkotaan.

Namun, proses ini belum memasuki tahap final. Pemkot Samarinda masih menekankan perlunya evaluasi teknis dan perhitungan anggaran yang lebih rinci.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda, Desy Damayanti, menyampaikan pihaknya baru menyampaikan presentasi awal kepada Wali Kota Andi Harun. Hasil paparan tersebut belum menyentuh angka detail anggaran.

“Kami masih presentasi awal. Jadi Pak Wali meminta untuk dipresentasikan ulang, sehingga secara detail belum. Beliau juga minta dihitung ulang untuk perencanaannya,” jelas Desy.

Ia menjelaskan arah kebijakan Pemkot tetap konsisten menjadikan eks Plaza 21 sebagai gedung parkir. Konsep ini sejalan dengan program revitalisasi kawasan Citra Niaga dan penguatan pedestrian.

“Rencananya memang buat gedung parkir saja,” tegasnya.

Meski demikian, sejumlah catatan teknis harus dipenuhi. Salah satunya terkait rencana drainase yang diminta Wali Kota untuk dikoordinasikan dengan Bidang Sumber Daya Air (SDA).

“Karena konsepnya untuk parkir, kemudian drainasenya juga diminta koordinasi dengan SDA, makanya dua minggu lagi presentasi kembali,” tuturnya.

Sementara itu Wali Kota Samarinda, Andi Harun sendiri menekankan bahwa evaluasi diperlukan untuk menimbang dua opsi utama. Opsi pertama adalah membongkar total bangunan lama lalu membangun struktur baru tiga lantai dengan estimasi anggaran Rp 67 miliar. Opsi kedua mempertahankan struktur eksisting dengan penguatan di beberapa titik, sehingga tetap berlantai 4 plus 1 dengan biaya sekitar Rp 55 miliar.

“Pertimbangan bukan hanya soal biaya, tapi juga regulasi dan analisis teknis. Kalau bisa dipertahankan dengan penguatan, tentu itu bisa jadi alternatif yang lebih efisien,” ujar Andi Harun.

Ia menegaskan, keputusan akhir masih menunggu hasil analisis lanjutan.

“Jadi saya masih minta untuk dianalisis lagi harganya,” pungkasnya.

(*)