POLITIKAL.ID - Tuberkulosis (TBC) masih menjadi masalah kesehatan yang serius di Kalimantan Timur, dengan tiga wilayah besar Balikpapan, Samarinda, dan Kutai Kartanegara mencatatkan angka kasus tertinggi di provinsi ini.
Sebagai penyakit menular yang dapat menimbulkan dampak fatal jika tidak ditangani dengan baik, TBC memerlukan perhatian khusus dan penanganan serius dari berbagai pihak.
Menyikapi kondisi ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda mendorong pentingnya keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam melakukan upaya penanganan.
Dorongan ini sebagaimana disuarakan Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie.
Menurut Novan, dalam menghadapi penyakit menular seperti TBC, daerah harus bersikap proaktif dan tidak semata-mata menunggu instruksi dari pemerintah pusat.
Novan mengatakan pihaknya akan melakukan penelusuran mencari sumber penyebaran.
"Kami baru mendapat data berkaitan dengan isu TBC itu ya, memang terus bertambah, makanya kita akan melakukan investigasi apa sih penyebabnya," ungkap Novan.
Inventarisir setiap penduduk yang terjangkit penyakit menular tersebut sangat diperlukan guna menekan penyebarannya.
"Apakah ini memang pengaruh pola hidup, lingkungan atau karena musim. Ini masih perlu kita perdalam," bebernya.
Sementara saat ini pihak legislatif bersama eksekutif di Kota samarinda belum mengambil langkah konkret untuk menanggulangi masalah TBC di Samarinda.
Novan mengatakan pihaknya akan segera melakukan pertemuan dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Samarinda untuk membahas persoalan ini.
Novan juga menyampaikan bahwa hingga kini belum ada pembahasan teknis antara Komisi IV dengan Dinas Kesehatan Kota Samarinda mengenai kesiapan fasilitas kesehatan, tenaga medis, maupun edukasi masyarakat.
Terkait dengan rencana uji coba vaksin TBC yang digagas pemerintah pusat bekerja sama dengan sejumlah lembaga internasional, termasuk Bill & Melinda Gates Foundation dan Wellcome Trust, Novan menegaskan pentingnya transparansi dan koordinasi lintas pemerintahan dalam menghadapi potensi pelaksanaan program tersebut di daerah.
“Pemerintah daerah tidak boleh pasif. Kalau memang ada peluang uji coba vaksin masuk, kita harus siap dari sisi sistem dan sumber daya. Jangan sampai program bagus jadi tidak optimal hanya karena lemahnya koordinasi,” tambahnya.
(ADV)
.jpeg)
