Komisi I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menyoroti dugaan perubahan signifikan pada ukuran tanah yang menjadi objek sengketa antara Hairil Usman dan Keuskupan Agung Samarinda.
Selengkapnya
ahidin menyarankan Dinas PUPR dan Pera Provinsi Kaltim, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan pemerintah provinsi, terutama bidang keuangan, tidak segera mencairkan dana tahap 2.
Selengkapnya