Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi kuota haji Indonesia untuk tahun 2024. KPK menyatakan bahwa informasi yang diperoleh dari rapat Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR sangat berguna dalam penyidikan kasus tersebut. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa sidang-sidang yang dilakukan oleh Pansus Haji DPR menjadi bagian penting dalam pengumpulan informasi dan keterangan yang dibutuhkan oleh penyidik.
Selengkapnya
Adanya tambahan kuota 20 ribu hari dan Pemerintah Arab Saudi mendapat sorotan dari Tim Pengawas Haji, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRD RI).
Selengkapnya
