 periode 2020-2025.jpeg)
M. Romahurmuziy, Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) periode 2020-2025, mengkritik keras keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Supratman Andi Agtas, yang mengesahkan kepengurusan PPP kubu Muhammad Mardiono. Romahurmuziy menilai langkah tersebut merupakan bentuk intervensi politik yang melanggar prosedur. "Saya melihat Menkum melakukan intervensi politik terhadap PPP dengan penerbitan SK Mardiono itu. Kami menilai Menteri Hukum melakukan intervensi politik," ujarnya kepada wartawan, Jumat (3/10).
Selengkapnya
Dualisme dalam kepengurusan kembali terjadi di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) setelah Muktamar yang digelar di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (27/9) lalu. Dua kubu antara M Mardiono dengan Agus Suparmanto saling adu klaim terpilih sebagai Ketum PPP. Sementara itu, Kementerian Hukum menandatangani SK Kepengurusan PPP kubu Mardiono.
Selengkapnya
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan menyelenggarakan Muktamar X pada 27-29 September di Ancol, Jakarta. Salah satu agenda utama dalam Muktamar ini adalah pemilihan ketua umum. Plt Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono mengklaim dirinya didukung sekitar 70 persen pemilik suara sebagai calon ketua umum partainya.
Selengkapnya
Plt Ketua Umum (Ketum) PPP Mardiono diminta mundur usai partai berlangsung Ka'bah itu tak bisa melenggang ke Senayan.
Selengkapnya
Mardiono lempar sinyal PPP merapat ke Prabowo-Gibran usai Pilpres 2024, mengaku punya kedekatan dengan Sang Jenderal Kehormatan.
Selengkapnya
