Revisi Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas UU No 4/2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) kini telah disahkan menjadi UU.
SelengkapnyaGugatan hukum dilakukan Tim Advokasi Tolak Tambang ke Mahkamah Agung (MA) agar melaksanakan judicial review kepada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 yang dinilai cacat secara hukum.
SelengkapnyaPemberian izin usaha pertambangan (IUP) kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan menuai pro-kontra.
SelengkapnyaPengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) telah resmi memperolah izin usaha pertambangan (IUP) tambang batu bara dari pemerintah.
SelengkapnyaLangkah Pemkot Samarinda yang ingin membuat Kota Tepian bebas dari tambang, mendapatkan apresiasi dari anggota DPRD Kaltim.
SelengkapnyaPenggunaan air kolam bakas tambang PT Indominco Mandiri (IMM) di Bontang untuk memenuhi kebutuhan bahan baku air bersih warga turut mendapatkan respon dari Legislatif Kalimantan Timur.
SelengkapnyaWarga Desa Margahayu, Kecamatan Loa Kulu, Kutai Kartanegara, Kalimatan Timur (Kaltim) memasang portal di Gang Durian, Jonggon (A), Rabu (26/7/2023).
SelengkapnyaAktivitas tambang ilegal terjadi di Desa Loa Kulu Kota, Kecamatan Loa Kulu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Kaltim)
Selengkapnya