IMG-LOGO
Home Nasional Tinjau Program MBG di Kota Padang, Andre Rosiade Sebut Orang Tua Murid Setuju Dilanjutkan
nasional | umum

Tinjau Program MBG di Kota Padang, Andre Rosiade Sebut Orang Tua Murid Setuju Dilanjutkan

oleh Hasa - 11 Oktober 2025 09:37 WITA
IMG
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, meninjau Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Padang

POLITIKAL.ID - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, meninjau langsung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di dua sekolah dasar di Kota Padang, yakni SDN 05 dan SDN 13 Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo.

Didampingi Wali Kota Padang Fadly Amran, Andre menyerap langsung aspirasi dari guru dan orang tua murid. Hasilnya, mayoritas menyatakan dukungannya terhadap kelanjutan program MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

“Kami turun langsung untuk mengecek pelaksanaan MBG. Alhamdulillah, para orang tua dan guru sepakat program ini sangat bermanfaat dan layak untuk diteruskan,” ujar Andre dalam keterangan tertulis.

Menurut Andre, MBG bukan sekadar program bantuan makanan di sekolah, melainkan bagian dari upaya serius pemerintah dalam menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

“Program ini menyasar lebih luas, bukan hanya siswa, tapi juga kelompok rentan lainnya. Ini adalah investasi untuk masa depan bangsa,” tambahnya.

Andre juga menanggapi kritik terhadap program ini, terutama terkait sejumlah laporan mengenai makanan basi atau tidak layak konsumsi. Ia mengungkapkan, dari 30 juta penerima manfaat, hanya terdapat sekitar 6.000 laporan masalah, atau sekitar 0,00017 persen.

“Tentu ini akan dievaluasi dan diperbaiki. Tapi bukan berarti programnya dihentikan. Kesalahan harus dibenahi, bukan dijadikan alasan untuk membatalkan sesuatu yang manfaatnya sudah jelas,” tegas Ketua Umum Ikatan Keluarga Minang (IKM) itu.

Ia memastikan, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) akan terus bekerja sama dengan pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan MBG, termasuk dalam aspek pengawasan dan penyediaan makanan yang higienis dan bergizi.

“Kita ingin pastikan tidak ada lagi makanan basi atau mengandung zat berbahaya. Ini tanggung jawab bersama antara pusat dan daerah,” tutup Andre.

Upaya BGN Cegah Keracunan MBG

Kasus keracunan makan bergizi gratis (MBG) merak terjadi belakangan ini di sejumlah daerah Indonesia.

Hal ini lantas menjadi sorotan nasional. 

Sebagai langkah pencegahan, Badan Gizi Nasional (BGN) akan membentuk lembaga independen dalam mengeluarkan sertifikasi keamanan pangan dalam program MBG.

Demikian disampaikan Kepala BGN Dadan Hindayana saat rapat bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu (1/10).

Saat ini kata Dadan, sedang mempersiapkan penentuan lembaga independen yang mampu mengelola sertifikasi itu.

"Dan ini dalam proses persiapan untuk menentukan lembaga independen yang tersertifikasi, yang mampu melakukan sertifikasi keamanan pangan," kata Dadan di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (1/9).

Ia mengatakan ke depannya setiap satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib memenuhi dua sertifikasi.

Pertama, Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan dan sertifikasi HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) dari lembaga independen untuk keamanan pangan.

Selain itu, Dadan menyebut ke depan BGN juga akan lebih banyak melibatkan puskesmas dan UKS dalam hal mitigasi kesehatan dan penanganan darurat.

Pada saat yang sama, Dadan juga mengatakan ke depan akan ada pembatasan penerima manfaat makan bergizi gratis maksimal 2.500 orang per SPPG.

Ia mengatakan hal itu akan diterapkan bagi SPPG yang kemampuannya masih terbatas sekaligus menginstruksikan ke seluruh SPPG untuk mendapat pendampingan dari ahli masak terlatih.

Selain itu, Dadan mengatakan ia akan mengadakan pelatihan berulang yang rutin dilakukan setiap dua bulan sekali.

"Untuk beberapa SPPG yang masih kemampuannya terbatas, kita akan menerapkan pembatasan penerima manfaat maksimal 2.500," pungkasnya.

Arahan Presiden Prabowo

Kasus keranunan MBG menjadi perhatian serius Presiden Prabowo Subianto dengan menggelar rapat bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta, pada Minggu petang, 28 September 2025.

Rapat yang berlangsung selama kurang lebih dua jam itu digelar untuk memastikan berbagai program prioritas pemerintah berjalan sesuai rencana dan tepat sasaran salah satunya program MBG.

“Salah satu yang menjadi pembahasan utama adalah mengenai Program Makan Bergizi Gratis, terkait langkah terbaik & beberapa evaluasi agar program ini dapat berjalan baik sesuai dengan yang direncanakan dan tepat sasaran,” kata Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Seskab Teddy juga menambahkan bahwa Presiden Prabowo secara langsung memberikan arahan detil dan teknis dalam rapat tersebut. 

“Presiden Prabowo memberikan petunjuk-petunjuk yang sangat detail, bahkan sangat teknis, misalnya berkenaan dengan masalah kedisiplinan, prosedur, terutama masalah kebersihan,” ungkap Seskab Teddy.

(*)

Berita terkait