AMAK Kaltim Suarakan Dugaan Nepotisme di Lingkup Pemprov, Minta Gubernur Transparan Menjalankan Roda Pemerintahan

Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi Kalimantan Timur (AMAK Kaltim) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur

POLITIKAL.ID - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi Kalimantan Timur (AMAK Kaltim) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Jalan Gajah Mada, Kota Samarinda, Jumat (25/72025).

Koordinator aksi, Faisal Hidayat dalam orasinya menyerukan agar mahasiswa dan masyarakat Kaltim bisa terus mengawal dan mengawasi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Sebab, dugaan adanya nepotisme di dalam Gedung Gajah Mada (sebutan kantor Gubernur Kaltim) kian menguat sejak kepemimpinan Gubernur, Rudy Mas’ud.

“Kami minta kepada Gubernur Kaltim agar transparan dan akuntabel dalam menjalan roda pemerintahan, kami menginginkan Kaltim bebas dari praktik KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme),” tegasnya.

Aksi unjuk rasa itu turut diiringi dengan aksi bakar ban sebagai simbol perlawanan, utamanya tentang kabar nepotisme yang menguat di lingkup keluarga Pemerintah Kaltim.

"Praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme merupakan tindakan yang melanggar konstitusi," tambah Faisal.

Dijelaskan Faisal, kalau dugaan praktik nepotisme yang terjadi mencangkup kegiatan pengambilan sejumlah fee dari kegiatan yang ada di Pemprov Kaltim.

“Ini praktek jahat, menurut informasi yang kami terima, ada inisial BR sebagai operator lapangan (pengambil fee) dan diteruskan ke oknum yang berinisial H, kami minta permainan ini diselidiki oleh Kejati Kaltim,” tegasnya.

Desakan pengusutan turut ditegaskan Rijal salah satu orator aksi, kata dia, dugaan nepotisme yang terjadi di lingkar kekuasaan tak hanya melibatkan orang terdekat. Namun juga adanya dugaan nepotisme perusahaan di lingkungan Pemprov Kaltim dengan terpidana Rafel Alun dalam rangka memanipulasi laporan pajak.

"Ini bahaya ketika pejabat tinggi kaltim bekerjasama dengan terpidana kasus pajak, kami minta ini diusut tuntas," ujar Rijal.

Untuk diketahui, perusahaan yang diduga melakukan skandal pajak adalah PT. BKE, perusahaan minyak yang berkantor di Samarinda. Potensi kerugian negara ditaksir mencapai Rp1 triliun, angka fantastis yang jika merujuk pada Pasal 39 ayat (1) huruf d UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

“Belum selesai rakyat menelan rasa pahit, tiba-tiba proyek renovasi Gedung DPRD Kaltim muncul bak jamur di musim lembap. Tumbuh cepat, beraroma busuk. Renovasi yang katanya untuk kenyamanan kerja wakil rakyat, justru tercium sebagai proyek ambisius dengan potensi mark-up yang menggiurkan. Anggaran yang digunakan berasal dari APBD, uang rakyat namun penggunaannya seolah-olah seperti dana warisan pribadi,” beber Rijal.

Sementara itu, Pemprov Kaltim yang diwakili Imanudin selaku Kepala Bagian Pemerintahan, BIro Pemerintah dan Otonomi Daerah SetdaProv Kaltim menjawab akan menampung seluruh aspirasi yang telah disampaikan.

“Kami dalam kesempatan ini menerima, lalu biasanya kami teruskan ke pimpinan terhadap tuntutan dari mahasiswa ataupun masyarakat,” jawab Imanudin.

Meski telah diterima, namun Imanudin menyampaikan kalau terkait dugaan nepotisme tidak bisa diproses langsung di internalnya. Sebab hal itu melibatkan penyelidikan aparat penegak hukum.

“Kan harus ada proses hukum berikutnya. Tapi baguslah kalau ada kontrol sosial seperti ini, bagi kami juga sebagai bahan perhatian,” tandasnya.

(tim redaksi)