Puluhan tenaga honorer yang tergabung dalam Aliansi Honorer Non-Database menagih janji Gubernur Kalimantan Timur, Rusy Mas’ud, terkait pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Mereka menggelar aksi di depan kantor Gubernur Kalimantan Timur, Jalan Gajah Mada, Kota Samarinda, pada Kamis (14/8).
Selengkapnya melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur.jpeg)
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi Kalimantan Timur (AMAK Kaltim) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Jalan Gajah Mada, Kota Samarinda, Jumat (25/72025). Koordinator aksi, Faisal Hidayat dalam orasinya menyerukan agar mahasiswa dan masyarakat Kaltim bisa terus mengawal dan mengawasi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Selengkapnya
_Kaltim,_Sri_Wahyuni.jpeg)
Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, Sri Wahyuni memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Program Unggulan 100 Hari Gubernur Rudy Mas'ud dan Wakil Gubernur (Wagub) Seno Aji.
Selengkapnya
“Meski di Pergub yang baru No 59 Tahun 2023 sudah direvisi besaran satu paket kegiatan yang berasal dari aspirasi anggota DPRD Kaltim jadi Rp1,5 miliar atau turun dari Rp2,5 miliar.
Selengkapnya
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) resmi melakukan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 yang kini mencapai Rp 3.360.858.
Selengkapnya
Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Jahidin mengaku tidak setuju jika harus menghapus tenaga honorer di lingkungan Pemprov Kaltim.
Selengkapnya
DPRD dan Gubernur Kaltim Isran Noor menandatangani persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2023.
Selengkapnya