Mahasiswa Desak Kejagung Usut Dugaan KKN di Pemprov dan DPRD Kaltim

Kasus dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim terus menjadi sorotan. Sorotan ini datang dari mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi (AMAK) Kaltim.

Ke Kejati Kaltim, AMAK Kaltim Desak Aparat Usut Tuntas Dugaan KKN di Lingkup Pemprov Kaltim

Steletah melakukan aksi unjuk rasa di kantor Gubernur Kaltim di Jalan Gajah Mada, Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi (AMAK) Kalimantan Timur melanjutkan aksinya di depan kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Jalan Bung Tomo, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda. Dalam lanjutan aksinya AMAK Kaltim mendesak Korps Adhyaksa agar memulai langkah penyelidikan, terkait dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di lingkar kekuasaan Pemerintah Provinsi Kaltim.

AMAK Kaltim Suarakan Dugaan Nepotisme di Lingkup Pemprov, Minta Gubernur Transparan Menjalankan Roda Pemerintahan

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi Kalimantan Timur (AMAK Kaltim) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Jalan Gajah Mada, Kota Samarinda, Jumat (25/72025). Koordinator aksi, Faisal Hidayat dalam orasinya menyerukan agar mahasiswa dan masyarakat Kaltim bisa terus mengawal dan mengawasi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

AMAK Kaltim Desak Penegakan Hukum atas Dugaan KKN di Pemerintahan Provinsi

Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi Kalimantan Timur (AMAK Kaltim) kembali menyoroti dugaan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang marak terjadi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Koordinator Lapangan AMAK Kaltim, Faisal Hidayat, menyampaikan sejumlah dugaan serius, seperti manipulasi pajak oleh PT Barokah Karya Energy (BKE), praktik nepotisme dalam seleksi direktur perusahaan daerah (Perusda), hingga keberadaan sosok berinisial “H” yang diduga sebagai penguasa bayangan di pemerintahan Kaltim.

Golkar Usulkan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, GEMAS Layangkan Penolakan Keras

Fraksi Partai Golkar secara resmi mengusulkan Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, sebagai pahlawan nasional.

Laksanakan KKN dari Rumah, Mahasiswa Temui Kendala