POLITIKAL.ID - Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar, Zulfikar Arse Sadikin, blak-blakan mengakui sulit bagi seorang politikus untuk mendapatkan uang dengan cara yang sepenuhnya halal.
Meski begitu, ia menegaskan tetap berusaha agar setiap rupiah yang diterima berasal dari jalan yang benar.
Dalam diskusi yang digelar Indonesia Corruption Watch (ICW), Senin (11/8/2025), Zulfikar Arse Sadikin mengungkapkan realita yang dihadapi para politikus di Indonesia, khususnya terkait sumber pendapatan.
“Jangankan di organisasi, di keluarga aja, saya pun ya enggak semuanya terus terang itu soal duit itu. Dari mana dapatnya gitu ya, yang penting istri sama anak tercukupi. Hanya kita bisa pastikan cara mendapatkannya itu berusaha betul halalan toyyiban,” ujarnya.
Arse mengakui bahwa mencari pendapatan halal di dunia politik adalah tantangan berat. Ia bahkan mengulang kata “sulit” berkali-kali untuk menekankan bahwa godaan dan hambatan etis kerap muncul dalam perjalanan politik.
Meski begitu, ia menegaskan dirinya berkomitmen untuk bertanggung jawab terhadap setiap rupiah yang diterima. Baginya, menjaga integritas adalah kewajiban moral yang tak bisa ditawar.
Selain itu, Arse menyoroti bahwa perilaku koruptif tidak hanya terjadi di ranah politik. Menurutnya, hampir semua sektor kehidupan memiliki potensi penyimpangan, bahkan di lingkungan organisasi mahasiswa.
“Bahkan sejak mahasiswa itu, saya yang berasal dari aktivis selalu bilang, sejak kita menjadi mahasiswa yang aktif di intra-kampus maupun ekstra kampus, pertanggungjawaban keuangan itu enggak pernah beres itu. Itu kita bawa sampai kita bekerja,” katanya.
Pengakuan ini semakin menarik perhatian karena Arse juga menceritakan bahwa selama dua periode menjadi anggota DPR, ia membiayai pencalonannya melalui bantuan dari berbagai pihak dan pinjaman, bukan dari modal pribadi.
“Ya selama ini saya, terpilih dua periode ini dapat duitnya ini ya dapat bantuan, dari sana sini. Bahkan saya ada pinjaman yang harus saya kembalikan,” jelasnya.
Menurutnya, tantangan ini menjadi salah satu alasan ia mendukung gagasan pendanaan partai politik dari publik agar politisi bisa fokus bekerja tanpa terbebani masalah biaya.
(Redaksi)
