POLITIKAL.ID - Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menyerukan pentingnya akselerasi program swasembada pangan sebagai upaya strategis menyongsong kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dalam keterangannya pada Minggu (11/5/2025), ia menyebut bahwa kebutuhan pangan akan meningkat drastis seiring dengan pertumbuhan populasi dan aktivitas di kawasan ibu kota negara yang baru.
“Keberadaan IKN bukan hanya membawa kebanggaan, tetapi juga tantangan baru, terutama dalam hal ketersediaan pangan. Kita harus siap menjawab itu,” ujar Hasanuddin.
Politikus Partai Golkar itu menekankan, Kalimantan Timur memikul tanggung jawab besar sebagai daerah penyangga yang harus mampu memenuhi kebutuhan pangan dalam skala besar dan berkelanjutan.
Ia menyebut bahwa ketahanan pangan harus dipandang sebagai isu lintas sektor yang memerlukan kolaborasi kuat antara pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, serta petani dan nelayan lokal.
“DPRD Kaltim mendukung penuh swasembada pangan, bukan hanya lewat wacana, tapi lewat dukungan regulasi dan anggaran yang tepat sasaran,” ungkapnya.
Ia menyampaikan bahwa ketahanan pangan tak bisa dibangun secara instan. Diperlukan perbaikan menyeluruh, mulai dari pembangunan infrastruktur pertanian, peningkatan kapasitas petani, hingga membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk lokal.
Menurutnya, keberhasilan program swasembada pangan akan menjadi tolok ukur utama kesiapan Kaltim sebagai penyangga IKN. Apalagi, potensi sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan di berbagai wilayah seperti Kutai Kartanegara, PPU, dan Paser dinilai sangat strategis jika dikembangkan secara berkelanjutan.
“Kami ingin memastikan bahwa program ini tidak berhenti di atas kertas. Jika kita serius, Kaltim bisa menjadi contoh daerah yang mampu menyuplai pangan berkualitas untuk kebutuhan nasional,” tegasnya.
Hasanuddin Mas’ud menyebut DPRD Kaltim siap bersinergi dalam menyusun kebijakan yang memperkuat produksi pangan lokal, termasuk upaya perlindungan terhadap lahan pertanian produktif, pengendalian alih fungsi lahan, serta penyediaan insentif bagi pelaku usaha pangan skala kecil dan menengah.
(Adv)
