Menteri HAM Natalius Pigai Sambut Positif Kebijakan Gubernur Jabar Kirim Siswa Nakal ke Barak Militer

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai

POLITIKAL.ID - Kebijakan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mengirim siswa nakal ke Barak militer mendapat dukungan dari Natalius Pigai sebagai Menteri Hak Asasi Manusia (HAM).

Ia membuka kemungkinan kebijakan tersebut akan diterapkan secara nasional.

Dukungan ini disampaikan Pigai saat usai bertemu Dedi Mulyadi di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Kamis (8/5).

"Kalau Jawa Barat sukses maka sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian HAM akan menyampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk mengeluarkan peraturan supaya bisa jadikan model ini bisa dilaksanakan secara masif di seluruh Indonesia, masif di seluruh Indonesia untuk ke depan," kata Pigai.

Lebih lanjut Pigai mengatakan, pendidikan siswa di barak itu tidak bertentangan dengan HAM. 

Menurutnya, pendidikan di barak itu berorientasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.

"Kualitasnya apa? satu pengetahuan, kedua peningkatan keterampilan, ketiga adalah peningkatan mental, mental, produktivitas disiplin, tanggung jawab. Kalau variabel-variabel ini seirama, senasib, sejiwa dengan hak asasi manusia. Berarti enggak ada dong, tidak masuk ke wilayah-wilayah yang bertentangan dengan hak asasi manusia," katanya.

Ia menjelaskan awalnya, Kementerian HAM khawatir pendidikan di barak adalah bagian dari corporal punishment.

Pigai mengatakan corporal punishment adalah sebuah hukuman fisik yang selama ini sudah berlangsung di mana pendidik menghukum siswa dengan mencubit dan memukul.

"Setelah kami cek ternyata tidak corporal punishment. Jadi ini tidak bertentangan sedikit pun," ujarnya.

(*)