 yang diselenggarakan di Bankaltimtara Jalan Jenderal Sudirman, Senin (25:8:2025):ist.jpeg)
POLITIKAL.ID – Wali Kota Samarinda Andi Harun menghadiri High Level Meeting (HLM) Evaluasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), Evaluasi Pencapaian Target Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Triwulan II Tahun Anggaran 2025, serta Evaluasi Belanja Daerah Secara Nontunai.
Kegiatan ini berlangsung di Bankaltimtara Jalan Jenderal Sudirman, Senin (25/8/2025).
Pada kesempatan ini, Andi Harun menyampaikan komitmen Pemkot Samarinda memperkuat langkah menuju transformasi digital dalam sistem transaksi.
Andi Harun menekankan pentingnya percepatan elektronifikasi transaksi di semua sektor layanan publik meski Samarinda sudah mencatatkan prestasi sebagai peringkat pertama di Kalimantan dan peringkat kedua tingkat nasional setelah Bogor.
“Target kita di 2025 ini, paling lambat awal 2026, seluruh layanan pemerintah di Samarinda sudah bertransformasi ke transaksi elektronik tidak hanya di sektor pajak dan retribusi, tapi seluruh layanan publik harus masuk sistem digital,” kata Andi Harun.
Menurutnya, elektronifikasi transaksi bukan hanya soal modernisasi tetapi juga menyangkut transparansi dan kepercayaan publik.
“Dengan sistem digital, potensi kebocoran bisa ditekan. Itu artinya kita mengurangi risiko korupsi, pungutan liar, atau biaya tinggi yang membebani masyarakat,” tegasnya.
Selain menekan praktik menyimpang, sistem digital diharapkan meningkatkan literasi masyarakat.
“Kalau pemerintah konsisten menerapkan transaksi elektronik, masyarakat akan ikut terbiasa. Harapannya literasi digital publik juga meningkat,” ungkapnya.
Pemkot Samarinda menargetkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menerapkan sistem ini secara penuh. Beberapa sektor, seperti pajak dan retribusi, disebut sudah berjalan baik.
“Namun, untuk pelayanan administrasi rutin pemerintah seperti perjalanan dinas maupun pembayaran listrik dan air, ditargetkan rampung tahun ini,”tuturnya.
Sementara di sektor layanan publik, sebagian besar Puskesmas di Samarinda telah menggunakan sistem elektronik meski belum sepenuhnya. Termasuk pembayaran sekolah dan layanan publik lain juga akan diarahkan menuju digitalisasi penuh.
“Kalau ekosistem digital sudah masif, transparansi dan akuntabilitas kita makin tinggi. Itu artinya risiko hukum bagi penyelenggara daerah bisa diminimalisasi sejak awal,” ungkapnya.
Orang nomor satu di Pemkot Samarinda ini pun berpesan agar seluruh jajaran Pemkot bekerja konsisten.
“Mohon doa dan dukungan masyarakat, semoga upaya ini benar-benar memberi manfaat nyata untuk pelayanan publik dan pembangunan Kota Samarinda,” pungkasnya.
(*)
 6 mengguncang wilayah Afghanistan.jpg)
