POLITIKAL.ID - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) memberikan klarifikasi terkait isu yang berkembang mengenai penghentian anggaran kerja sama dengan media massa, yang sebelumnya dikaitkan dengan insiden viral antara ajudan Gubernur Kaltim dan awak media.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, Yusliando, menegaskan bahwa program kemitraan dengan media tetap menjadi bagian dari agenda pemerintah daerah, meskipun mengalami penyesuaian dalam alokasi anggaran.
"Memang tadi sempat dibahas dalam rapat, namun perlu ditegaskan bahwa anggaran untuk media tidak dihapus. Program kerja sama ini tetap ada, hanya saja dilakukan penyesuaian nilai sesuai kebutuhan dan kewajaran," ujar Yusliando kepada awak media usai menghadiri rapat di Gedung DPRD Kaltim pada Jumat (25/7/2025).
Yusliando menjelaskan, media memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada publik, sehingga anggarannya tetap diakomodasi dalam rencana pembangunan daerah.
“Tidak mungkin tidak ada anggaran untuk media. Pasti tetap ada, hanya saja nilainya perlu disesuaikan agar proporsional,” imbuhnya. Ia juga menepis kekhawatiran publik terkait penghapusan program kerja sama dengan media, sekaligus meminta agar isu yang beredar tidak disalahartikan. Dengan pernyataan ini, Pemprov Kaltim berharap tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat terkait komitmen pemerintah daerah dalam mendukung peran media massa di Kalimantan Timur. “Sekali lagi kami tegaskan, program ini masih berjalan dan tetap kami programkan. Tidak ada penghapusan, hanya penyesuaian,” kata Yusliando. (tim redaksi)
.jpeg)
 Bima Arya Sugiarto.jpg)
