POLITIKAL.ID - Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas Mulawarman (Unmul) tahun 2025 menuai kritik tajam dari akademisi internal kampus sendiri. Dosen Fakultas Hukum Unmul, Herdiansyah Hamzah, menyoroti pelaksanaan acara yang diwarnai kehadiran Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, dan Kapoksahli Pangdam VI/Mulawarman, Brigjen TNI Deni Sukwara.
Menurut Herdiansyah atau yang akrab disapa Castro, PKKMB seharusnya menjadi ruang pengenalan bagi mahasiswa terhadap kehidupan akademik, bukan ajang perkenalan dengan tokoh-tokoh kekuasaan.
“Padahal ini kegiatan pengenalan kehidupan kampus ya? Bukan pengenalan pejabat, kan? Sayang sekali, saat pertama kali mahasiswa baru menginjakkan kaki di kampus, mereka justru diajarkan bermesraan dengan kekuasaan,” tegas Castro dalam keterangannya, Rabu (6/8/2025).
Meski dirinya bagian dari civitas akademika Unmul, Castro menyatakan kritik ini penting untuk menjaga tradisi independensi akademik dan menumbuhkan daya kritis mahasiswa baru sejak awal.
“Pelaksanaan ini harus dikritik. Agar Unmul bisa memelihara tradisi akademik,” tambahnya.
Tak hanya mengkritik kehadiran pejabat daerah, Castro juga menyoroti kehadiran unsur militer dalam acara PKKMB. Ia menilai partisipasi TNI dalam kegiatan tersebut sebagai bentuk indoktrinasi militer yang tidak relevan dalam konteks akademik.
“Kalau urusan cinta tanah air, saya lebih percaya rektor atau dosen-dosen pengajar kewarganegaraan dan Pancasila,” katanya tegas.
Lebih lanjut, Castro mempertanyakan argumen bahwa militer dibutuhkan untuk menanamkan kedisiplinan dalam kehidupan kampus.
“Kalau urusan kedisiplinan, kita bisa belajar dari tokoh sipil seperti Mohammad Hatta, tidak harus dari militer,” pungkasnya.
Kegiatan PKKMB Unmul sendiri berlangsung di GOR 27 September, pada Selasa (5/8/2025), dan diikuti ribuan mahasiswa baru. Acara ini dibuka dengan sambutan pejabat daerah dan perwakilan militer, serta diisi sesi motivasi dan pengenalan institusi kampus.
Kritik Herdiansyah menambah daftar panjang diskusi publik soal peran negara, kekuasaan, dan militer di ruang-ruang akademik, terutama dalam konteks pendidikan tinggi yang seharusnya menjadi ruang merdeka berpikir dan bebas dari intervensi politik maupun kekuasaan militer.
(Redaksi)
 malam.jpeg)
