Puluhan tenaga honorer yang tergabung dalam Aliansi Honorer Non-Database menagih janji Gubernur Kalimantan Timur, Rusy Mas’ud, terkait pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Mereka menggelar aksi di depan kantor Gubernur Kalimantan Timur, Jalan Gajah Mada, Kota Samarinda, pada Kamis (14/8).
SelengkapnyaKasus penipuan dan penggelapan uang yang dilakukan oknum honorer, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda bernama RF (43) terus bertambah.
SelengkapnyaPemerintah berencana menghapus tenaga honorer pada akhir 2024 mendatang.
SelengkapnyaAnggota Komisi I DPRD Kaltim, Jahidin mengaku tidak setuju jika harus menghapus tenaga honorer di lingkungan Pemprov Kaltim.
SelengkapnyaDalam kunjungan kerja ke Kaltim, beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo, menegaskan akan mencari jalan terbaik untuk nasib para tenaga honorer.
SelengkapnyaTenaga pembantu pemerintah atau biasa disebut tenaga honorer selalu menjadi perhatian bagi Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor.
Selengkapnya