PT Bara Kaltim Sejahtera (BKS) resmi bertransformasi menjadi Perseroan Terbatas Daerah (PTD), menandai babak baru dalam perjalanan perusahaan milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Selengkapnya
Kasus dugaan suap terkait perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Provinsi Kalimantan Timur masih terus digali Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasus ini telah menyeret nama dua tersangka, yakni pihak swasta Rudy Ong Chandra (ROC) dan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kaltim, Dayang Donna Wirdania (DDW).
Selengkapnya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kalimantan Timur, Dayang Donna Walfiaries Tania (DDW), dalam kasus dugaan korupsi perpanjangan izin usaha pertambangan (IUP).
Selengkapnya
Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu didampingi Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menyampaikan perkembangan dugaan suap IUP di Kaltim
Selengkapnya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut memberikan sorotannya terkait tambang nikel yang ada di Kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Selengkapnya
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto resmi mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Tambang Nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Hal itu diumumkan langsung oleh Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Selasa (10/6/2025).
Selengkapnya.jpeg)
Perusda Bara Kaltim Sejahtera (BKS) tengah berada di jalur strategis untuk memperkuat eksistensinya sebagai perusahaan daerah yang dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian Kalimantan Timur. Direktur Utama BKS, Nidya Listiyono (Tio), memberikan respons positif terhadap usulan Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud, dan Wakil Gubernur, Seno Aji, untuk memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada perusahaan ini.
Selengkapnya.jpg)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus mendalami kasus dugaan korupsi terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kalimantan Timur (Kaltim).
Selengkapnya