Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut memberikan sorotannya terkait tambang nikel yang ada di Kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya.
SelengkapnyaPemerintahan Presiden Prabowo Subianto resmi mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Tambang Nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Hal itu diumumkan langsung oleh Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Selasa (10/6/2025).
SelengkapnyaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus mendalami kasus dugaan korupsi terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kalimantan Timur (Kaltim).
SelengkapnyaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kaltim.
SelengkapnyaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melanjutkan kasus dugaan korupsi Izin Usaha Tambang (IUP) di Kalimantan Timur (Kaltim).
SelengkapnyaPemberian izin usaha pertambangan (IUP) kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan menuai pro-kontra.
SelengkapnyaPartai Nasional Demokrat (NasDem) turut memberikan tanggapannya terkait penetapan tersangka eks Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Awang Faroek Ishak oleh KPK.
SelengkapnyaSederet pihak tidak setuju atas kebijakan Presiden Jokowi memberi ormas keagamaan izin usaha pertambangan atau IUP.
Selengkapnya