ktivitas tambang di nikel di Raja Ampat dan Pengambilan Pulau di Aceh Untuk Sumut belakangan ini senter menjadi perhatian publik. Presiden Prabowo Subianto lantas mencabut izin empat usaha tambang di Raja Ampat. Sementara peralihan kepemilikan empat pulau di Aceh ke Sumatera Utara (Sumut) yang menuai polemik kini telah diambil alih Prabowo.
Selengkapnya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut memberikan sorotannya terkait tambang nikel yang ada di Kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Selengkapnya
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto resmi mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Tambang Nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Hal itu diumumkan langsung oleh Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Selasa (10/6/2025).
Selengkapnya
Polemik tambang nikel di Raja Ampat kembali memanas, kali ini bukan hanya karena dampak lingkungannya, tetapi juga karena kehadiran kapal-kapal pengangkut bijih nikel yang viral di media sosial lantaran memiliki nama menyerupai Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara, Iriana.
Selengkapnya
Dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Menteri Bahlil Lahadalia merespons sorotan publik mengenai aktivitas tambang nikel di Pulau GAG, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Ia menjelaskan bahwa izin usaha pertambangan (IUP) produksi PT GAG Nikel telah diterbitkan sejak tahun 2017 dan mulai beroperasi pada 2018, jauh sebelum ia menjabat sebagai menteri.
Selengkapnya Bahlil Lahadalia.jpeg)
Pemerintah menyetop sementara aktivitas pertambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Diketahui izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel ini dimiliki PT Gag Nikel, anak perusahaan PT Aneka Tambang Tbk (Antam)
Selengkapnya