Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur, Salehuddin, mendorong agar jurusan di sekolah menengah kejuruan (SMK) disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
SelengkapnyaMenurut, anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur Salehuddin agar skripsi diganti dengan tugas akhir berbentuk jurnal ilmiah.
SelengkapnyaGuna mewujudkan pemerataan pendidikan inklusif, DPRD Kaltim mendorong Pemprov Kaltim untuk mengambil langkah strategis, termasuk mengalokasikan anggaran yang memadai .
SelengkapnyaSalah satu upaya peningkatan ekonomi dan kesejateraan masyarakat adalah dengan memanfaatkan aset-aset pemda yang terbengkalai di Provinsi Kalimantan Timur.
SelengkapnyaSalah satu permasalahan pendidikan di Kaltim adalah hampir setengah dari lahan sekolah tingkat SMA, termasuk SMK dan sekolah luar biasa belum bersertifikat.
SelengkapnyaWacana Kenaikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim akan berdampak pada motivasi bagi ASN.
SelengkapnyaIa menyoroti pentingnya verifikasi yang tepat oleh perangkat daerah untuk mengidentifikasi kegiatan yang inklusif dalam persamaan gender.
SelengkapnyaSalehudin menekankan pentingnya memberikan ruang atau peluang kerja bagi para pengangguran ini. Dikatakan, Pemerintah Provinsi Kaltim tidak begitu fokus pada masalah ini.
Selengkapnya