Ucapan Abdul Giaz Diduga Sarat SARA, Tokoh Kaltim: “Tidak Pantas untuk Seorang Wakil Rakyat!”

Sudarno Tokoh masyarakat, diambil Tangkapan layar di akun resmi Tiktok @Kawalkaltim (IST)

POLITIKAL.ID - Tokoh masyarakat Kalimantan Timur, Sudarno, menyesalkan pernyataan anggota DPRD Kaltim, Abdul Giaz, yang dinilai tidak mencerminkan etika seorang wakil rakyat. Ucapan Giaz yang menyebut pelaku dugaan doxing berasal dari “orang luar Kaltim” dinilai Sudarno berpotensi menimbulkan perpecahan dan diduga mengandung unsur SARA.

Pernyataan Abdul Giaz itu disampaikan saat dirinya melapor ke Polda Kaltim terkait dugaan penyebaran data pribadi oleh pihak yang belum diketahui identitasnya. Namun, ucapan mengenai asal pelaku justru menimbulkan reaksi keras dari masyarakat, terutama di media sosial.

“Pernyataan bahwa pelakunya dari orang luar Kaltim itu mengandung sarkasme berunsur SARA. Itu tidak pantas diucapkan, apalagi oleh Bang Adul sebagai anggota DPRD Kaltim yang digaji dari pajak masyarakat,” tegas Sudarno, seperti dikutip dari akun resmi TikTok @kawalkaltim, Senin (13/10/2025).

Sudarno yang juga merupakan anggota DPRD Kaltim periode 2009–2014, menilai ucapan Abdul Giaz telah menyalahi janji dan sumpah jabatan seorang anggota dewan. Ia menegaskan bahwa seorang wakil rakyat seharusnya menjaga persatuan dan kesatuan daerah, bukan sebaliknya.

“Silakan lakukan proses hukum terhadap siapa pun pelakunya, tapi jangan membuat pernyataan yang mengandung SARA. Itu hanya memperkeruh suasana dan tidak memberikan solusi,” tambahnya.

Menurut Sudarno, Kalimantan Timur dikenal sebagai provinsi yang harmonis dan terbuka bagi siapa pun yang datang untuk bekerja dan berkontribusi. Ia menyebut proses asimilasi dan akulturasi budaya di wilayah tersebut telah berjalan dengan baik selama puluhan tahun.

“Hal seperti itu tidak perlu disinggung lagi karena justru bisa memancing provokasi. Kita ini hidup berdampingan dengan damai, jangan rusak hanya karena ucapan yang tidak dipikirkan,” ujarnya dengan nada kecewa.

Reaksi publik terhadap pernyataan Abdul Giaz pun cukup luas. Sejumlah pengguna media sosial menilai bahwa ucapan tersebut tidak mencerminkan sikap seorang pejabat publik yang seharusnya menjadi teladan dalam tutur kata dan sikap.

Di sisi lain, Badan Kehormatan (BK) DPRD Kaltim yang diketuai oleh Subandi, dikabarkan telah menindaklanjuti kasus ini. BK DPRD berencana memanggil Abdul Giaz untuk dimintai klarifikasi terkait pernyataan yang menimbulkan polemik tersebut.

“BK sudah menerima laporan informal dan akan memanggil yang bersangkutan untuk dimintai penjelasan. Kami akan melihat konteks ucapan itu lebih dulu sebelum mengambil sikap,” ujar Subandi dalam keterangan singkatnya.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa pejabat publik perlu berhati-hati dalam berbicara, terutama di era digital. Ucapan yang diucapkan di depan kamera atau media sosial bisa dengan cepat menimbulkan dampak luas, bahkan mengancam keharmonisan sosial.

“Kaltim ini rumah kita bersama. Jangan ada yang merasa paling berhak. Kita semua bagian dari daerah ini,” tutup Sudarno.

(Redaksi)