POLITIKAL.ID - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menegaskan perjuangannya untuk memperoleh keadilan fiskal dari pemerintah pusat akhirnya menunjukkan hasil. Potongan Dana Bagi Hasil (DBH) yang semula dikhawatirkan mencapai 70 persen kini diproyeksikan hanya sekitar 30 persen.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menyampaikan bahwa pertemuan dan koordinasi berkelanjutan dengan Kementerian Keuangan membuahkan hasil yang menggembirakan. Ia menilai pendekatan dialog dan diplomasi fiskal yang ditempuh Pemprov Kaltim menjadi kunci dalam meredam rencana pemotongan drastis tersebut.
“Dari hasil pembahasan terakhir, ada sinyal positif. Potongan DBH kemungkinan besar tidak akan sebesar yang dikhawatirkan. Kita harap bisa ditekan di kisaran 30 persen saja,” ungkap Seno, dikutip, Minggu (12/10/2025).
Menurutnya, pemerintah pusat tengah memfinalisasi formulasi baru DBH untuk tahun anggaran mendatang. Kaltim, sebagai daerah penghasil utama migas dan batu bara, terus menegaskan pentingnya keadilan fiskal agar pembangunan daerah tidak terhambat.
“Kami mendorong agar pemerintah pusat tidak melihat ini semata-mata dari sisi efisiensi anggaran, tapi juga kontribusi daerah terhadap perekonomian nasional. Kaltim harus mendapat porsi yang adil,” tegasnya.
Seno Aji menjelaskan, penekanan potongan DBH menjadi kabar baik bagi daerah yang selama ini mengandalkan dana transfer pusat untuk menjalankan berbagai program prioritas. Jika pemangkasan bisa ditekan, Pemprov Kaltim dapat mempertahankan kelangsungan proyek strategis, terutama di sektor infrastruktur dan pendidikan.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus mengawal proses negosiasi ini hingga keputusan akhir ditetapkan. Tim teknis Pemprov Kaltim telah disiapkan untuk memastikan perhitungan akhir DBH mencerminkan kondisi riil di lapangan.
“Kami tidak akan berhenti sampai ada keputusan final. Komitmen kami adalah menjaga agar pembangunan daerah tetap berjalan tanpa terganggu oleh kebijakan fiskal yang tidak proporsional,” kata Seno.
Meski belum ada pengumuman resmi dari pemerintah pusat, Seno optimistis arah kebijakan yang kini dibahas di Jakarta akan lebih berpihak pada daerah penghasil. Ia menilai adanya ruang komunikasi yang terbuka merupakan sinyal baik bagi Kaltim untuk memperjuangkan hak fiskalnya.
“Kita lihat ini sebagai momentum positif. Harapannya, keputusan akhir nanti benar-benar mencerminkan rasa keadilan dan menghargai peran Kaltim dalam menopang ekonomi nasional,” tutupnya.
(Redaksi)
..jpeg)
 Kota Samarinda, Ismed Kusasih (tim redaksi).jpeg)
