Wali Kota Samarinda, Andi Harun bersama Sekda Samarinda Hero Mardanus dan sejumlah pejabat daerah mendatangi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI di Jakarta, Selasa (8/10/2025). Kunjungan Andi Harun ini diterima langsung Direktur Dana Transfer Umum (DTU) Sandy Firdaus beserta jajaran.
Selengkapnya
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, beserta sejumlah kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), mengunjungi Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta. Tujuannya untuk menyampaikan keberatan terkait penurunan signifikan dalam Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima oleh daerah-daerah di Indonesia. Rudy menjelaskan, Kaltim termasuk salah satu daerah yang mengalami penurunan DBH paling tajam. Tahun sebelumnya, penerimaan daerah mencapai sekitar Rp6–7 triliun, namun kini hanya sekitar Rp1,6 triliun.
Selengkapnya Seno Aji.jpeg)
Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Seno Aji menyoroti potensi pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) tahun anggaran 2026 Isu yang beredar bukan sekadar pengurangan kecil, melainkan potensi pemotongan hingga setengah dari jumlah normal yang diterima daerah. Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar tentang keberpihakan pemerintah pusat terhadap daerah penghasil sumber daya alam.
Selengkapnya.jpeg)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni tahun 2026 telah dikunci pada angka Rp21,3 triliun. Demikian ditegaskan Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud. Namun demikian, ia menyatakan adanya potensi perubahan anggaran yang sangat bergantung pada kebijakan pemerintah pusat, terutama terkait dengan Dana Bagi Hasil (DBH).
Selengkapnya
Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 218/PMK.07/2022 Tentang Perubahan Rincian Bagi Hasil TA 2022 yang terbit Jumat (30/12/2022).
Selengkapnya
