POLITIKAL.ID - Kebijakan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud yang berencana meniadakan dana bantuan untuk seluruh cabang olahraga (cabor) dan pekerjaan media menuai sorotan tajam dari legislatif.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sigit Wibowo, menyebut langkah itu sebagai bentuk pengabaian terhadap tanggung jawab konstitusional dewan terhadap masyarakat.
Sigit menilai, langkah Pemprov Kaltim yang tidak lagi mengakomodasi usulan dana dari dewan, khususnya untuk sektor olahraga dan media, tidak mencerminkan prinsip musyawarah dalam pengelolaan anggaran.
“Teman-teman di DPRD juga punya tanggung jawab terhadap konstituennya. Dari sana boleh mengusulkan, dari sini juga boleh mengusulkan,” ujar Sigit, Kamis (24/7/2025).
Ia mengakui bahwa prioritas Gubernur terhadap 10 program unggulan, termasuk peningkatan jalan, merupakan hal yang sah. Namun, menyingkirkan usulan dewan tanpa kompromi dinilai kurang bijaksana.
Lanjut Sigit, pada realisasi anggaran di penghujung 2025 saat ini, Gubernur Kaltim menginginkan 10 program unggulannya masuk dalam prioritas. Bahkan termasuk di peningkatan jalan.
“Itu engga ada masalah, itu betul aja,” tambahnya
Meski hal tersebut belum diputuskan, namun Sigit menilai kalau langkah taktis pengelolaan anggaran harus direalisasikan dengan penuh kebijaksanaan.
“Saya belum tahu pastinya, tapi banyak keluh kesah teman-teman. Ayub juga ada telepon. Saya bilang, ini harus dibijaksanai,” tegasnya.
Polemik ini, lanjut Sigit Wibowo, akan menjadi bahasan penting dalam Rapat Pimpinan DPRD Kaltim pada Jumat (25/7/2025). Ia meminta publik menunggu hasil rapat tersebut untuk kepastian arah kebijakan anggaran.
(Redaksi)
