POLITIKAL.ID - Partai‑partai politik peraih kursi di DPRD Kota Samarinda kembali mengajukan permintaan kenaikan bantuan keuangan dari Pemerintah Kota. Nilai hibah yang kini ditetapkan Rp5.595 per suara dinilai tak lagi menutup kebutuhan operasional, sehingga mereka mendorong kenaikan ke kisaran Rp9.000–Rp10.000 per suara.
Usulan tersebut disampaikan melalui surat kolektif yang dilayangkan ke Wali Kota Samarinda dan saat ini telah berada di meja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk diproses lebih lanjut.
Ketua DPC Partai Amanat Nasional (PAN) Samarinda, Jasno, menegaskan bahwa nilai yang berlaku sekarang hanya cukup untuk biaya rutin, tanpa menyentuh program‑program strategis partai.
“Untuk sekadar operasional dasar masih bisa. Tapi untuk pendidikan politik, administrasi modern, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat, dana itu jelas tidak memadai,” ujarnya selepas acara penyerahan bantuan keuangan parpol, Sabtu (5/7/2025).
Sebagai ilustrasi, Jasno menyebut partainya menerima sekitar Rp184 juta per tahun, sedangkan satu program pelatihan kader skala kota bisa menghabiskan hingga Rp150 juta. Kekurangan dana selama ini ditutup melalui iuran kader dan kontribusi anggota legislatif.
“Kami mengusulkan minimal Rp9.000 per suara agar kegiatan partai benar‑benar bisa berjalan maksimal,” tambahnya.
Kepala Kesbangpol Samarinda, Sucipto Wasis, membenarkan pihaknya telah menerima surat permintaan tersebut.
“Surat dari seluruh parpol penerima hibah sudah kami registrasi dan teruskan ke Wali Kota. Saat ini kami sedang menyusun kajian komprehensif,” jelasnya.
Sucipto menegaskan keputusan tak bisa diambil tergesa‑gesa karena harus mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah dan tahapan pembahasan di DPRD.
“Memang ada daerah lain yang sudah menerapkan Rp10 ribu per suara, tapi setiap daerah punya kapasitas anggaran berbeda. Semua tetap harus melewati perencanaan matang dan persetujuan legislatif,” tegasnya.
Permintaan kenaikan dana hibah diprediksi akan menghangatkan diskusi antara eksekutif dan legislatif dalam penyusunan RAPBD tahun mendatang. Sejumlah anggota DPRD dikabarkan terbuka untuk membahas usulan tersebut, asalkan ada hitung‑hitungan fiskal yang jelas dan transparansi penggunaan dana oleh parpol.
Jika disetujui, alokasi anggaran untuk partai politik di Samarinda bakal melonjak signifikan, memungkinkan parpol memperluas program edukasi politik hingga penguatan keterlibatan masyarakat di tingkat akar rumput. Namun bila kajian menunjukkan keterbatasan fiskal, besar kemungkinan kenaikan akan dilakukan bertahap atau bahkan ditunda untuk menjaga kesehatan keuangan daerah.
(Redaksi)
