POLITIKAL.ID - Provinsi Sumatera Utara mencatatkan tingkat inflasi tahunan (year-on-year) sebesar 5,32 persen per September 2025, menjadikannya sebagai provinsi dengan inflasi tertinggi di Indonesia. Kondisi ini mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat.
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, menegur langsung Gubernur Sumut Bobby Nasution dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar pada Senin (6/10).
Menurut Tomsi, lonjakan inflasi tersebut menunjukkan bahwa kenaikan harga di Sumut telah terasa nyata di masyarakat.
Bukan hanya menegur Bobby, Kemendagri juga meminta 9 gubernur lainnya mengatasi fenomena tersebut.
"Bapak-ibu sekalian, inflasi 5,32 (persen) dalam suatu provinsi (Sumatra Utara) itu sudah terasa perubahan harganya bagi masyarakat. Kami mohon menjadi perhatian para gubernur, khususnya 10 provinsi tertinggi," tegur Tomsi dalam Rakor yang ditayangkan di YouTube Kemendagri, Senin (6/10).
"Teman-teman kepala daerah dan pemerintah daerah harus bekerja keras, daerah yang merah-merah ini. Kenapa? Karena yang lain bisa, gitu loh, yang lain bisa (menekan inflasi)," desaknya.
Tomsi juga membandingkan kondisi Sumut dengan Provinsi Papua Pegunungan yang mencatat inflasi hanya 3,55 persen, meski secara geografis dan distribusi menghadapi tantangan lebih berat.
Hal ini dianggap sebagai bukti bahwa pengendalian inflasi sangat bergantung pada kerja konkret pemerintah daerah.
Ia heran dengan provinsi-provinsi lain yang memiliki jalur distribusi barang dan jasa mudah, tapi tetap mengalami inflasi tinggi. Anak buah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian itu mendesak para kepala daerah segera bertindak.
"Bapak ibu sekalian kami mohon cek kembali ini, cek kembali, perhatikan, berusaha sekeras-kerasnya! Dari daftar-daftar itu masih terlihat ada kabupaten kota yang berharap anugerah Tuhan yang Maha Esa saja, usahanya tidak maksimal," sindir Tomsi.
"Bagi kepala daerah, kalau umpamanya dinas-dinasnya tidak bergerak, mungkin selayaknya untuk dievaluasi. Kita bekerja di sini setiap minggu meluangkan waktu 3 jam untuk mengabdikan diri kepada masyarakat. Berbuat yang terbaik supaya barang-barang, terutama yang kita konsumsi sehari-hari itu terjangkau dan tidak mengalami kenaikan yang tinggi," tegasnya.
Data yang diungkapkan Tomsi sama dengan catatan Badan Pusat Statistik (BPS). Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan inflasi pada September 2025 mencapai 2,65 persen secara year on year (yoy).
Rinciannya, 37 provinsi mengalami inflasi dan hanya 1 provinsi terjadi deflasi. Amalia menyebut Sumatra Utara menjadi provinsi teratas dengan inflasi tertinggi secara tahunan.
"Yang mengalami inflasi tertinggi adalah Sumatra Utara, year on year. Jadi, kalau secara year on year Sumatra Utara mengalami (inflasi) 5,32 persen, Riau 5,08 persen, Aceh mengalami 4,45 persen," jelas wanita yang akrab disapa Winny itu.
Ia mengatakan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami inflasi terbesar, yakni 9,59 persen yoy. Disusul makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi 5,01 persen secara tahunan.
"Inflasi 2,65 persen yoy itu disumbang oleh perawatan pribadi dan jasa lainnya, yang dalam hal ini adalah karena didorong oleh kenaikan harga emas," tandasnya.
Daftar 10 provinsi dengan inflasi tertinggi per September 2025:
1. Sumatra Utara: 5,32 persen
2. Riau: 5,08 persen
3. Aceh: 4,45 persen
4. Sumatra Barat: 4,22 persen
5. Sulawesi Tengah: 3,88 persen
6. Jambi: 3,77 persen
7. Sulawesi Tenggara: 3,68 persen
8. Papua Pegunungan: 3,55 persen
9. Sumatra Selatan: 3,44 persen
10. Papua Selatan: 3,42 persen
(*)
 Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda, Suwarso (tim redaksi).jpeg)