POLITIKAL.ID - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggunakan momentum Hari Buruh Internasional atau May Day di Monas, Kamis (1/5/2025), untuk menyampaikan komitmen besar terhadap perbaikan sistem ketenagakerjaan nasional.
Dalam orasinya di hadapan ratusan ribu buruh, Prabowo menegaskan keinginannya untuk menghapus sistem outsourcing dan membentuk berbagai instrumen perlindungan pekerja.
Hari Buruh Internasional di Jakarta tahun ini bukan sekadar seremoni tahunan. Bagi Presiden Prabowo, ini adalah panggung awal untuk menunjukkan bahwa pemerintahannya mendengar dan bertindak atas aspirasi kaum pekerja.
Dengan lebih dari 200 ribu buruh dan keluarga hadir di Lapangan Monas, peringatan ini menjadi panggung besar untuk menyampaikan janji-janji konkret.
1. Penghapusan Outsourcing
Salah satu poin paling disorot dari pidato Prabowo adalah janji untuk menghapus sistem outsourcing. Ia menilai sistem ini sering kali tidak berpihak pada pekerja dan membuka ruang ketidakpastian dalam hubungan kerja.
"Saya akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional mempelajari secepat-cepatnya. Kita ingin menghapus outsourcing," tegas Prabowo.
Pernyataan ini disambut sorak sorai oleh massa buruh yang selama ini menjadikan isu ini sebagai salah satu tuntutan utama mereka.
2. Percepatan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
Prabowo juga berkomitmen untuk mendorong DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
Ia memberi tenggat waktu tiga bulan agar pembahasan RUU tersebut rampung.
"Minggu ini akan mulai dibahas. Kita akan segera meloloskannya," ujarnya di hadapan massa.
3. Regulasi Khusus untuk Pekerja di Laut dan Industri Perikanan
Selain itu, Prabowo menyoroti perlunya regulasi spesifik bagi para pekerja di sektor laut, perikanan, dan perkapalan. Ia mendorong pembentukan Undang-Undang yang mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi sektor pekerja yang selama ini kurang terjangkau regulasi formal.
4. Pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional
Sebagai "hadiah" bagi buruh di May Day tahun ini, Prabowo berjanji membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Lembaga ini akan diisi oleh tokoh-tokoh serikat buruh dari seluruh Indonesia, dengan tugas memberikan masukan langsung kepada Presiden.
"Mereka akan memberi nasihat kepada Presiden mana UU yang tidak beres, mana regulasi yang tidak melindungi buruh," ujarnya.
5. Satgas PHK
Janji kelima adalah pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK). Tujuannya untuk memastikan tidak ada lagi PHK sepihak yang merugikan pekerja tanpa campur tangan negara.
"Tak perlu ragu-ragu, negara akan turun tangan," tandas Prabowo dengan nada tegas.
(Redaksi)
