Komisi I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menyoroti dugaan perubahan signifikan pada ukuran tanah yang menjadi objek sengketa antara Hairil Usman dan Keuskupan Agung Samarinda.
Selengkapnya
Kasus sengketa lahan antara warga dan perusahaan kembali mencuat di Kalimantan Timur, kali ini melibatkan lahan bersertifikat milik warga yang diduga digarap tanpa izin oleh perusahaan tambang.
Selengkapnya
Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan komitmennya sebagai lembaga penengah dalam konflik agraria yang melibatkan masyarakat dan korporasi.
Selengkapnya
Aset milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan tajam setelah Komisi I DPRD Kaltim mengungkap tunggakan kontribusi hampir Rp18 miliar dari pengelola Hotel Royal Suite Balikpapan. Ironisnya, dugaan pelanggaran perjanjian kerja sama dan perubahan fungsi hotel menjadi tempat hiburan malam menambah panjang daftar persoalan.
Selengkapnya