DPRD Kalimantan Timur mempertanyakan keterbukaan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) terkait investigasi insiden tabrakan tongkang batu bara terhadap Jembatan Mahakam I Samarinda. Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menilai lambannya laporan publik membuat kekhawatiran masyarakat terus meningkat, terlebih jembatan tersebut belum juga dilengkapi fender pelindung.
SelengkapnyaDPRD Kalimantan Timur menyoroti metode tambal sulam dalam proyek jalan nasional, khususnya di jalur Barong Tongkok–Mentiwan, yang justru memperpanjang penderitaan masyarakat. Perbaikan jalan nasional di Kalimantan Timur memasuki babak baru.
SelengkapnyaAnggota Komisi III DPRD Kaltim, Sutomo Jabir megharapkan agar Pemprov Kaltim dapat segera memperhatikan ruas jalan poros antarkabupaten dan kota khususnya yang berstatus jalan provinsi.
SelengkapnyaPemprov Kaltim dan pemerintah pusat keroyokan menangani ruas jalan Mahakam Ulu.
Selengkapnyaenin (27/2/2023), DPRD Kaltim melalui Komisi III menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim.
Selengkapnya