POLITIKAL.ID - Bukan soal anggaran semata, tapi cara kerja yang salah kaprah. DPRD Kalimantan Timur menyoroti metode tambal sulam dalam proyek jalan nasional, khususnya di jalur Barong Tongkok–Mentiwan, yang justru memperpanjang penderitaan masyarakat.
Perbaikan jalan nasional di Kalimantan Timur memasuki babak baru. Pemerintah provinsi bersama DPRD Kaltim menegaskan pentingnya mengubah pendekatan dalam pengerjaan infrastruktur.
Fokus diarahkan pada ruas Barong Tongkok–Mentiwan, jalur vital yang kondisinya disebut paling memprihatinkan.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menyampaikan bahwa pola kerja berbasis titik Rencana Anggaran Biaya (RAB) oleh BBPJN justru memperburuk situasi.
"Kita tak ingin pengerjaan setengah hati. Selama ini hanya tambal sulam, tidak tuntas," ucap Ekti.
Sebagai solusi, Ekti mendorong pelaksanaan proyek berbasis multi-years contract (MYC), agar pengerjaan dilakukan menyeluruh dan berkelanjutan. Proyek ini rencananya dimulai Juni 2025 dan rampung hingga 2027, dengan anggaran Rp900 miliar.
Ruas jalan lain yang masuk prioritas tahun ini adalah Simpang Blusu, Simpang Damai, serta jalur SP1-Muara Gusi dan Muara Gusi–Simpang Kalteng. Namun, Ekti menekankan bahwa Barong Tongkok–Mentiwan harus jadi fokus utama.
“Wilayah seperti Kutai Barat tidak punya jalan provinsi. Hanya ada jalan daerah dan nasional. Maka kami tak bisa berharap pada pemda atau pemprov saja,” tambahnya.
Ia juga menegaskan, DPRD punya tanggung jawab politik untuk mendorong pemerintah pusat turun tangan serius, sebab jalan nasional merupakan kewenangan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN).
(Adv)
.jpeg)
.jpeg)
 Megawati Soekarnoputri.jpg)