Dugaan praktik korupsi dalam proyek pembangunan Gedung Madrasah Darussalam Samarinda yang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (DPUPR-PERA) Kaltim jadi sorotan. Pada Kamis 23, Oktober 2025, puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Penegak Keadilan Kalimantan Timur kembali menggelar aksi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur. Dalam tuntutannnya, mereka meminta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan praktik korupsi dalam pembangunan gedung madrasah ini.
Selengkapnya
								
								Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024 mengungkap adanya potensi penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah bernilai ratusan miliar rupiah.
Selengkapnya
								
								DPRD Kaltim Bersama Pemprov Katim menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024.
Selengkapnya
								
								Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia (RI) kembali memperoleh opini terbaik, yakni Wajar Tanpa Pegecualian (WTP) ke-8 di Jakarta, Rabu (24/7/2024).
Selengkapnya
								
								Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) melakukan tindaklanjut rekomendasi pemeriksaan tahun 2005 hingga 2023 dan berhasil menyelamatkan uang dan aset negara senilai Rp136,88 triliun.
Selengkapnya
								
								Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP) Semester II Tahun 2023 yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terungkap sejumlah masalah dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara.
Selengkapnya
								
								DPRD Kaltim menyoroti hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) RSUD Abdul Wahab Sjahranie (AWS), yang diduga disalahgunakan oleh okunum pegawai.
Selengkapnya