Soroti Dugaan Korupsi Gedung Madrasah Darussalam Samarinda, Aliansi Pemuda Desak Kejati Kaltim Usut Tuntas

Dugaan praktik korupsi dalam proyek pembangunan Gedung Madrasah Darussalam Samarinda yang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (DPUPR-PERA) Kaltim jadi sorotan. Pada Kamis 23, Oktober 2025, puluhan massa  yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Penegak Keadilan Kalimantan Timur kembali menggelar aksi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur. Dalam tuntutannnya, mereka meminta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan praktik korupsi dalam pembangunan gedung madrasah ini.

BPK Temukan Ratusan Miliar Dana Hibah Pemprov Bermasalah, AMAK Kaltim Desak Kejati Usut Tuntas

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024 mengungkap adanya potensi penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah bernilai ratusan miliar rupiah.

Hasil RDP LKPJ Gubernur Kaltim 2024, DPRD Kaltim Desak Sekprov Tindaklanjuti Hasil Temuan Audit BPK

DPRD Kaltim Bersama Pemprov Katim menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024.

Serahkan LKPD Tahun Anggaran 2024, Andi Harun Optimis Samarinda Kembali Raih Opini WTP

Meski Masih Ada Permasalahan Laporan Keuangan, Kejagung Kembali Raih Opini WTP ke-8 dari BPK

Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia (RI) kembali memperoleh opini terbaik, yakni Wajar Tanpa Pegecualian (WTP) ke-8 di Jakarta, Rabu (24/7/2024).

Uang dan Aset Negara Berhasil Diselamatkan BPK RI, Nilainya Capai Rp 136 Triliun

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) melakukan tindaklanjut rekomendasi pemeriksaan tahun 2005 hingga 2023 dan berhasil menyelamatkan uang dan aset negara senilai Rp136,88 triliun.

BPK RI: Persiapan Pembangunan Infrastruktur IKN belum Memadai

Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP) Semester II Tahun 2023 yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terungkap sejumlah masalah dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara.

BPK Temukan Dugaan Penyalahgunaan TPP RSUD AWS Rp 6,3 Miliar, Reza Fachlevi: Ini Persoalan Serius

DPRD Kaltim menyoroti hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) RSUD Abdul Wahab Sjahranie (AWS), yang diduga disalahgunakan oleh okunum pegawai.