Keberadaan aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur yang tersebar di berbagai kabupaten/kota mendapat sorotan tajam dari Komisi II DPRD Kaltim. Bukan hanya jumlahnya yang fantastis, namun juga karena minimnya optimalisasi dan transparansi dalam pengelolaannya.
SelengkapnyaLonjakan harga kelapa yang kini menembus Rp20 ribu per butir di Kota Samarinda mendapat perhatian serius dari Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sapto Setyo Pramono. Legislator dari Fraksi Golkar itu menilai kenaikan harga tersebut mencerminkan lemahnya ketahanan pasokan kelapa lokal di daerah.
SelengkapnyaPersoalan banjir di Kota Samarinda kembali menjadi perhatian serius DPRD Kalimantan Timur. Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi, menegaskan bahwa penanganan banjir tak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus terintegrasi lintas wilayah khususnya antara Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
SelengkapnyaKalimantan Timur tercatat sebagai provinsi dengan tingkat deforestasi tertinggi di Indonesia tahun 2024. Data Auriga Nusantara mencatat, seluas 261.575 hektare hutan hilang di Kaltim,
SelengkapnyaAnggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sapto Setyo Pramono, menyampaikan pandangannya terkait kebijakan zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang sedang dikaji oleh Kemendikbud
SelengkapnyaAnggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sapto Setyo Pramono, mengingatkan para calon peserta pemilihan Gubernur Kaltim 2024 untuk menjaga etika dan sikap mereka sepanjang masa kontestasi politik.
SelengkapnyaAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Sapto Setyo Pramono, menyatakan dukungannya kepada Pemerintah Kota Samarinda untuk meningkatkan pengelolaan sampah.
Selengkapnya"Dalam upaya penanganan stunting penting dipertajam guna memaksimalkan pembangunan fasilitas kesehatan, khususnya posyandu, di setiap daerah," kata Sapto di Samarinda, Jumat.
Selengkapnya