POLITIKAL.ID - Ancaman narkotika di Kalimantan Timur tak hanya membutuhkan operasi lapangan, tetapi juga dukungan legislatif yang kuat. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menegaskan pentingnya penguatan regulasi dan penganggaran sebagai bagian dari strategi jangka panjang dalam menghadapi penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang kian kompleks.
Hal ini disampaikannya dalam Rapat Forum Komunikasi Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika (PN) di Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (17/6/2025). Forum ini dihadiri oleh Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan jajaran aparat keamanan serta pemangku kepentingan lintas sektor.
“Pemberantasan narkoba tidak cukup hanya dengan operasi dan pengawasan. Harus ada intervensi sistematis dari sisi kebijakan dan anggaran. Di sinilah DPRD mengambil peran strategis,” ujar Ananda.
Menurutnya, skema pendanaan dari APBD untuk program pencegahan dan rehabilitasi harus ditata dengan tepat sasaran. Salah satu program yang dinilainya perlu mendapat perhatian serius adalah Desa Bersinar (Bersih Narkoba) yang diinisiasi oleh BNN.
“Kami di DPRD siap mendorong anggaran untuk mendukung program ini agar tidak hanya seremonial, tapi betul-betul menjangkau desa-desa rawan narkoba,” jelasnya.
Tak hanya soal anggaran, Ananda juga menyoroti pentingnya sinkronisasi regulasi daerah dengan kebijakan nasional terkait pemberantasan narkoba, termasuk dalam hal rehabilitasi korban penyalahgunaan agar tidak terus menjadi bagian dari lingkaran kriminalitas.
Sementara itu, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menggarisbawahi urgensi kolaborasi lintas sektor.
“Narkoba adalah ancaman serius, dan tidak bisa ditangani satu pihak saja. Komitmen bersama adalah syarat mutlak,” tegasnya.
Forum ini dihadiri oleh unsur TNI, Polri, Kejaksaan, BIN, tokoh masyarakat, serta pegiat anti-narkoba. Diharapkan forum ini tak hanya menjadi wadah koordinasi, tapi juga menghasilkan aksi nyata dan terukur, dengan dukungan penuh dari lembaga legislatif sebagai motor penggerak kebijakan publik.
(Adv)
 Kalimantan Timur (Kaltim) dan Ilustrasi Kridit Fiktif.jpeg)
