POLITIKAL.ID - Kabupaten Berau dikenal sebagai salah satu wilayah yang terus menjaga komitmen kebersamaan dengan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Meski berulang kali digoda untuk bergabung dengan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), baik pemerintah daerah maupun masyarakat Berau tetap menolak secara tegas.
Namun, di balik loyalitas itu, muncul harapan besar agar Provinsi Kaltim tidak menutup mata terhadap persoalan mendasar yang masih membelit Berau, terutama di wilayah pedalaman.
“Kesetiaan Berau kepada Kaltim seharusnya dibalas dengan pembangunan yang adil dan merata. Jangan sampai daerah yang mempertahankan integritasnya justru terabaikan,” ujar Anggota DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, belum lama ini.
Ia menyoroti belum adanya pembangunan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kecamatan Segah, salah satu kecamatan di Berau yang terletak jauh dari pusat kota. Padahal, pembangunan SMA merupakan tanggung jawab penuh pemerintah provinsi.
Menurutnya, anak-anak di Segah harus menempuh jarak yang jauh dengan kondisi jalan yang rusak untuk bisa mengakses pendidikan menengah. Hal ini tentu menjadi hambatan besar bagi pemerataan kualitas sumber daya manusia di Kaltim.
“Ini bukan persoalan kecil. Pendidikan adalah fondasi masa depan daerah. Kalau daerah yang setia saja tidak diberi akses pendidikan yang layak, bagaimana kita bisa bicara pembangunan yang berkeadilan?” kata Syarifatul yang berasal dari Partai Golkar.
Selain sektor pendidikan, Syarifatul juga menyinggung potensi pariwisata Berau yang sangat besar, terutama dalam mendukung pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurutnya, jika dikelola dengan baik dan mendapat sokongan penuh dari Pemprov, Berau bisa menjadi super hub pariwisata yang mendongkrak ekonomi masyarakat lokal.
“Berau punya semua modal dengan keindahan alam, budaya, dan posisi strategis. Yang kurang hanya dukungan nyata dari provinsi. Ini harus masuk dalam prioritas pembangunan lima tahun ke depan,” tegasnya.
Ia pun mendesak agar kebutuhan strategis Berau masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim, agar ada kepastian program yang menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Syarifatul mengingatkan, loyalitas daerah tidak boleh hanya dibalas dengan pujian, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk pembangunan konkret yang menyentuh rakyat di pelosok.
(Adv)
 Kalimantan Timur (Kaltim) dan Ilustrasi Kridit Fiktif.jpeg)
