POLITIKAL.ID - Pemerataan akses layanan dasar menjadi sorotan DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menjelang penyusunan RPJMD 2025–2029. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menegaskan bahwa Program Gratispol harus menyasar langsung wilayah-wilayah dengan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah seperti Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu).
Pernyataan itu disampaikannya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang berlangsung di Pendopo Odah Etam. Ekti menilai, jika tidak ada afirmasi yang jelas dari pemerintah provinsi, ketimpangan pembangunan akan terus melebar.
“Jangan sampai program Gratispol hanya dinikmati daerah yang sudah maju. IPM rendah seperti di Kubar dan Mahulu harus jadi prioritas, termasuk pembangunan sekolah unggulan dan rumah sakit,” tegasnya.
Politisi Partai Gerindra ini menilai, IPM bukan sekadar angka statistik, melainkan cerminan kondisi nyata masyarakat yang perlu ditangani serius oleh kepala daerah.
“Kalau kita bicara membangun, lihat juga kualitas manusianya. Jangan hanya kejar proyek, tapi rakyatnya tidak ikut maju,” ujarnya.
Berdasarkan data terbaru, IPM Kutai Barat tercatat sebesar 74,76 dan Mahakam Ulu hanya 70,79 paling rendah di antara 10 kabupaten/kota se-Kaltim. Hal ini menjadi indikator kuat bahwa intervensi pembangunan harus difokuskan pada wilayah tersebut.
Lebih jauh, Ekti juga menyebut pentingnya sinergi antara visi gubernur dan agenda legislator dalam membangun pendidikan dan layanan dasar kesehatan di daerah pinggiran.
“Kita harus bangun SDM-nya dulu. Itu modal menuju kesejahteraan dan ketahanan daerah,” pungkasnya.
(Adv)
