POLITIKAL.ID - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda diminta lebih serius dalam mengevaluasi pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) agar benar-benar inklusif bagi seluruh masyarakat, termasuk anak-anak penyandang disabilitas.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menyoroti masih minimnya taman kota yang dilengkapi fasilitas ramah disabilitas. Menurutnya, keberadaan taman bukan hanya soal keindahan, tetapi juga aksesibilitas untuk semua kalangan.
“Kalau kita serius ingin mewujudkan Samarinda sebagai Kota Layak Anak, maka fasilitas publiknya juga harus layak untuk semua anak, termasuk yang disabilitas. Sayangnya, hingga kini fasilitas bagi mereka masih sangat terbatas,” ungkap Novan, Selasa (16/7).
Politisi Partai Golkar ini menjelaskan bahwa pemenuhan hak anak penyandang disabilitas merupakan salah satu indikator penting dalam penilaian Kota Layak Anak (KLA) oleh pemerintah pusat. Tanpa sarana pendukung yang inklusif, Samarinda berpotensi gagal memenuhi standar tersebut.
“Kita tidak bisa hanya fokus pada pembangunan fisik taman yang indah secara visual. Kota ramah anak itu bukan hanya estetika, tapi soal akses dan kenyamanan yang merata,” tegasnya.
Novan mendorong Pemkot Samarinda untuk segera melakukan pemetaan menyeluruh terhadap seluruh RTH yang ada. Langkah ini dinilai penting agar pemerintah mengetahui taman mana saja yang belum memenuhi standar inklusivitas dan dapat dijadikan prioritas rehabilitasi pada tahun anggaran mendatang.
Beberapa fasilitas yang harus disiapkan antara lain jalur landai untuk kursi roda, permainan anak dengan gangguan motorik, toilet khusus difabel, serta papan informasi yang ramah baca, termasuk huruf braille.
“Kita tidak perlu menunggu tren nasional. Kota lain sudah bergerak lebih dulu soal taman inklusif. Samarinda tidak boleh ketinggalan,” ujarnya.
Tak hanya soal fisik, Novan menekankan pentingnya pelibatan komunitas penyandang disabilitas dalam proses perencanaan. Menurutnya, keterlibatan mereka akan membuat hasil pembangunan lebih tepat sasaran.
“Jangan hanya merancang dari balik meja. Libatkan mereka yang benar-benar paham kondisi dan kebutuhan di lapangan. Dengan begitu, kita bisa bangun taman yang benar-benar ramah dan berguna,” tegasnya.
DPRD Samarinda, kata Novan, akan memastikan agar anggaran pembangunan taman inklusif masuk dalam prioritas pembahasan APBD mendatang. Ia menegaskan, penyediaan fasilitas publik yang ramah disabilitas bukan sekadar program tambahan, melainkan mandat konstitusi terkait hak anak dan prinsip nondiskriminasi.
“Ini bukan sekadar wacana. Harus kita wujudkan,” tandasnya.
Novan juga mengajak masyarakat untuk ikut menjaga serta memanfaatkan taman kota sebagai ruang sosial bersama.
“Kalau taman hanya bisa dinikmati sebagian anak, maka itu belum layak disebut ruang publik. Kota Layak Anak harus diwujudkan melalui kebijakan yang berpihak dan pembangunan yang menyeluruh,” pungkasnya.
(ADV)
