POLITIKAL.ID - Persoalan krisis sumber daya manusia di sektor kesehatan kembali mencuat. Kali ini, DPRD Samarinda menyoroti minimnya sopir khusus ambulans di sejumlah puskesmas, meskipun unit kendaraan telah tersedia. Situasi ini dianggap memprihatinkan karena berdampak langsung pada efektivitas layanan medis darurat, terutama saat terjadi insiden seperti kecelakaan lalu lintas atau kondisi gawat darurat lainnya.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menyatakan keprihatinannya usai melakukan tinjauan langsung ke lapangan. Ia mengungkapkan bahwa sejumlah puskesmas memang memiliki ambulans, namun tidak disertai dengan keberadaan sopir yang khusus ditugaskan untuk mengoperasikannya.
“Ini bukan isu baru, tapi sekarang terbukti nyata. Ambulansnya ada, tapi sopirnya tidak ada. Akhirnya, tenaga kesehatan yang terpaksa menyetir sendiri. Bahkan di Puskesmas Samarinda Kota pun terjadi hal serupa,” tegas Novan, Rabu (16/7/2025).
Ia menilai bahwa persoalan ini bukan sekadar hambatan teknis, melainkan menyentuh aspek mendasar pelayanan kesehatan, terutama soal keselamatan pasien dan ketepatan penanganan medis.
Untuk mengatasi kondisi darurat ini, Novan menyarankan agar setiap puskesmas minimal memiliki satu atau dua staf yang dibekali keterampilan mengemudi ambulans, sehingga dapat dimobilisasi saat dibutuhkan.
“Kalau belum bisa merekrut sopir khusus, setidaknya ada staf yang bisa dimobilisasi dalam kondisi darurat. Jangan sampai ambulans tidak bisa digunakan hanya karena tidak ada yang bisa menyetir,” ujarnya.
Kondisi transportasi di puskesmas juga menjadi sorotan saat Novan mendapati seorang petugas kesehatan harus menggunakan sepeda motor pribadi untuk menjalankan tugas penyuluhan ke daerah sasaran, karena tidak ada sopir dinas yang bisa mengantar.
“Ini menyedihkan. Bagaimana pelayanan bisa berjalan maksimal kalau urusan transportasi saja masih terganjal? Padahal puskesmas adalah ujung tombak pelayanan kesehatan di masyarakat,” katanya.
Sebagai langkah lanjut, Komisi IV DPRD Samarinda saat ini tengah melakukan pendataan menyeluruh terhadap kebutuhan kendaraan operasional dan SDM di seluruh puskesmas. Pendataan ini akan dijadikan dasar dalam pembahasan anggaran untuk tahun 2026.
“Proses inventarisasi tetap berjalan, walaupun kita sedang masa transisi. Targetnya, seluruh kekurangan ini bisa ditangani secara bertahap melalui perencanaan anggaran yang tepat,” imbuhnya.
Ia menegaskan bahwa DPRD Samarinda memiliki komitmen kuat untuk mendorong perbaikan layanan kesehatan dasar, agar ambulans yang tersedia tidak hanya menjadi simbol semata, tetapi benar-benar berfungsi secara optimal dan dapat digunakan kapan pun dibutuhkan.
“Ke depan, kami ingin tidak ada lagi ambulans yang hanya terparkir tanpa bisa digunakan. Dukungan SDM harus menjadi perhatian utama,” pungkas Novan.
(ADV)
