POLITIKAL.ID - Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas 2025) bukan sekadar selebrasi tahunan bagi DPRD Kalimantan Timur (Kaltim).
Di tengah peluncuran program pendidikan gratis oleh Gubernur Kaltim, Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis Pattalongi menilai momen Hardiknas 2025 ini harus dijadikan titik balik untuk mengevaluasi total wajah pendidikan di daerah.
“Pendidikan gratis adalah langkah strategis, tapi tidak cukup jika kualitas dan pemerataan masih menjadi soal,” kata Darlis saat ditemui usai menghadiri upacara Hardiknas di Kantor Gubernur Kaltim, Jumat (2/5/2025).
Menurutnya, meski Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan pendidikan sebagai hak dasar warga negara, pelaksanaannya di lapangan masih jauh dari harapan. Ia menyebutkan masih banyak daerah di Kaltim yang belum memiliki infrastruktur pendidikan memadai maupun tenaga pendidik yang cukup.
“Jangan sampai semangat konstitusi hanya berhenti di atas kertas. Kita butuh keberanian untuk mengakui kekurangan dan memperbaikinya secara menyeluruh,” tegas legislator dari Dapil Samarinda ini.
Ia juga mendorong Pemprov Kaltim untuk menyusun peta jalan pendidikan berbasis realita di daerah, bukan sekadar mengikuti arus program nasional. Menurutnya, karakteristik geografis, budaya, dan kebutuhan lokal perlu diintegrasikan ke dalam kebijakan pendidikan.
Lebih lanjut, Darlis menilai program pendidikan gratis SMA/SMK hingga perguruan tinggi yang diluncurkan pemerintah daerah merupakan “kado berani” di tengah keterbatasan anggaran. Namun ia mengingatkan agar kebijakan itu dibarengi dengan pengawasan, agar tidak berhenti pada slogan belaka.
“Kalau program ini bisa konsisten dijalankan dan dimonitor secara baik, saya yakin Kaltim bisa jadi contoh nasional,” bebernya.
DPRD Kaltim, khususnya Komisi IV, disebutnya akan terus mengawal kebijakan pendidikan dan mendorong sinergi dengan semua pihak agar misi mencerdaskan kehidupan bangsa benar-benar terwujud di Benua Etam.
(Adv)
 Kalimantan Timur (Kaltim) dan Ilustrasi Kridit Fiktif.jpeg)
