POLITIKAL.ID - Ancaman terhadap ketahanan pangan Kalimantan Timur (Kaltim) semakin nyata, seiring dengan terus berulangnya kelangkaan pupuk subsidi di daerah-daerah sentra pertanian seperti Penajam Paser Utara (PPU) dan Paser mendapat sorotan dari DPRD Kaltim.
Anggota DPRD Kaltim, Fadly Imawan, memperingatkan bahwa kelangkaan ini bukan hanya krisis distribusi, tetapi sinyal rapuhnya komitmen negara dalam melindungi petani kecil.
“Pupuk bukan sekadar barang dagangan. Ia adalah fondasi dari produktivitas pertanian rakyat. Jika petani terus dipersulit mendapatkannya, maka bukan hanya panen yang terancam, tapi juga ketahanan pangan kita secara keseluruhan,” tegas Fadly, Kamis (29/5/2025).
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan PPU–Paser, Fadly menuturkan banyak menerima laporan dari petani yang kesulitan mengakses pupuk bersubsidi, meski telah memenuhi syarat administratif. Ironisnya, pupuk subsidi itu justru ditemukan dijual bebas di pasar oleh pihak yang diduga bukan penerima resmi, dengan harga jauh di atas harga eceran tertinggi.
Ia menduga ada praktik sistemik dalam penyimpangan distribusi pupuk, dan bukan hanya keterlambatan semata.
"Ada indikasi penyalahgunaan wewenang dan jual beli ilegal. Ini bukan hal baru, tapi seperti dibiarkan terus-menerus," ungkapnya prihatin.
Fadly menyerukan tindakan cepat dan terstruktur dari pemerintah provinsi untuk menata ulang sistem distribusi pupuk subsidi. Ia juga mendesak agar aparat penegak hukum turun tangan jika ditemukan indikasi pelanggaran, agar ada efek jera bagi pihak yang mempermainkan nasib petani.
Menurutnya, pengawasan yang lemah menjadi akar dari segala bentuk penyimpangan.
“Selama jalur distribusi pupuk longgar, ruang untuk penyalahgunaan akan selalu terbuka lebar. Dan sayangnya, yang paling menderita adalah petani kecil,” ucapnya.
Fadly menekankan bahwa negara harus hadir nyata, bukan hanya dalam bentuk regulasi, tapi melalui pengawasan dan penindakan di lapangan.
"Petani kecil bukan hanya tulang punggung ekonomi desa, tapi juga penjaga ketahanan pangan kita. Jika pupuk saja sulit mereka dapatkan, bagaimana kita bisa berharap pada swasembada?," beber Fadly Imawan.
Ia pun meminta agar Pemprov Kaltim melibatkan semua pihak, mulai dari Dinas Pertanian, distributor resmi, hingga aparat desa untuk membangun sistem yang adil dan transparan bagi distribusi pupuk.
(Adv)
