.jpeg)
Dugaan praktik korupsi dalam proyek pembangunan Gedung Madrasah Darussalam Samarinda yang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (DPUPR-PERA) Kaltim jadi sorotan. Pada Kamis 23, Oktober 2025, puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Penegak Keadilan Kalimantan Timur kembali menggelar aksi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur. Dalam tuntutannnya, mereka meminta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan praktik korupsi dalam pembangunan gedung madrasah ini.
Selengkapnya
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur menegaskan tidak akan menutup mata terhadap laporan dugaan korupsi yang disampaikan masyarakat. Komitmen itu kembali ditekankan setelah menerima aksi unjuk rasa belasan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi (AMAK) Kaltim di Kantor Kejati, Jalan Bung Tomo, Samarinda Seberang, Senin (22/9/2025).
Selengkapnya
Aksi damai kembabli dilakukan Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi (AMAK) Kalimantan Timur di Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (15/08/2025). Aksi ini merupakan lanjutan dari aksi sebelumnya yang dilaksanakan pada 1 Agustus 2025 lalu.
Selengkapnya
Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan bahwa penyelenggaraan haji 2025 berjalan tanpa masalah, meski Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan dugaan korupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Selengkapnya
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim, memenuhi panggilan penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) RI pada Senin pagi (23/6/2025).
Selengkapnya
Kasus dugaan korupsi dalam Program Digitalisasi Pendidikan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) masih terus bergulir. Dugaan rasuah ini berlangsung selama periode 2019 hingga 2022. Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa delapan orang saksi dalam penyelidikan kasus ini.
SelengkapnyaForum Komunikasi Pemuda (FORKOP) Kalimantan Timur (Kaltim) menyoroti kasus dugaan pelanggaran hukum dan kerugian negara yang diduga dilakukan oleh PT PTB melalui aktivitas terminal ship to ship (STS) di Muara Berau dan Muara Jawa. FORKOP Kaltim menduga perusahaan tersebut diduga menikmati keuntungan besar dari kegiatan bongkar muat batubara, sementara pemerintah daerah dan masyarakat tidak memperoleh kontribusi signifikan.
Selengkapnya
Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur menggeledah kantor Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kalimantan Timur, Senin (26/5/2025).
Selengkapnya