Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal minimal 30 persen kuota perempuan di setiap alat kelengkapan dewan (AKD) DPR mendapat tanggapan dari Ketua DPR RI Puan Maharani. Puan menegaskan pihaknya akan mematuhi putusan MK.
Selengkapnya
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah memicu penolakan keras dari PDI Perjuangan. Partai berlambang banteng moncong putih ini menyebut putusan tersebut bertentangan dengan konstitusi dan berpotensi menimbulkan kebuntuan hukum atau deadlock konstitusional.
Selengkapnya
Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan daerah bukan hanya menyangkut satu partai, tapi menyentuh fondasi sistem kepemiluan nasional.
Selengkapnya
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan pendidikan dasar tanpa pungutan, baik di sekolah negeri maupun swasta, mendapat respon dari DPRD Kalimantan Timur.
Selengkapnya
Pada Rabu (20/12) telah ditetapkan perpanjangan masa jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Keputusan Presiden (Keppres) mengenai perpanjangan masa jabatan selama satu tahun.
Selengkapnya
Dijelaskan Castro bahwa pada halaman 49 dan 50 putusan MK itu, telah dijelaskan jelas bahwa tak ada perbedaan antara menjabat secara definitif maupun penjabat sementara.
Selengkapnya