Ambisi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) untuk menghadirkan pendidikan tinggi gratis bagi warganya melalui program Gratispol terhambat oleh persoalan mendasar yaitu, keterbatasan kewenangan daerah dan belum adanya dasar hukum yang permanen.
SelengkapnyaKetimpangan pembangunan desa mendorong Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sarkowi V Zahry, untuk angkat suara.
SelengkapnyaAnggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Sarkowi V Zahry, menegaskan perlunya penegakan hukum yang maksimal terhadap aktivitas tambang ilegal yang terjadi di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) milik Universitas Mulawarman (Unmul). Aktivitas ilegal ini dinilai sangat merusak lingkungan dan mengancam fungsi kawasan hutan pendidikan tersebut.
SelengkapnyaAnggota DPRD Kaltim dari Fraksi Partai Golkar, Sarkowi V Zahry, menegaskan perlunya perhatian serius terhadap sektor pangan di Benua Etam untuk menghadapi tantangan lonjakan penduduk
SelengkapnyaKelompok Kerja (Pokja) Tata Tertib DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) melaksanakan serangkaian rapat kerja di Balikpapan untuk mempercepat penyusunan tata tertib.
SelengkapnyaUntuk mempermudah komunikasi antara Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan masyarakat lokal, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Sarkowi V Zahry cetuskan gagasan Forum Pembau
SelengkapnyaDiskusi publik yang digelar oleh Forum Milenial Nusantara, Sekretaris Komisi III DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry kembali menjadi narasumber.
SelengkapnyaDemikian disuarakan anggota DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry. Hal itu dinilai penting karena pariwisata dianggap sebagai potensi ekonomi yang terbarukan.
Selengkapnya