DPRD Kaltim Dorong Transformasi Lahan Tambang Jadi Sawah Produktif

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahrudin (Istimewa)

POLITIKAL.ID - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim)  bersama DPRD Kaltim tengah mendorong transformasi besar-besaran di sektor pertanian dengan menjadikan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) sebagai model pembangunan berkelanjutan. Salah satu langkah strategis yang disorot adalah rencana alih fungsi lahan eks tambang menjadi kawasan pertanian produktif.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahrudin, menegaskan bahwa Kukar memiliki potensi pertanian luar biasa yang belum tergarap maksimal, termasuk peluang pemanfaatan kembali ribuan hektare lahan bekas aktivitas pertambangan.

“Kita tidak hanya bicara swasembada, tapi juga pemulihan lingkungan. Lahan eks tambang di Kukar bisa kita ubah menjadi lumbung pangan jika ditangani dengan pemetaan dan reklamasi yang serius,” ujar Husni, yang akrab disapa Ayyub, Kamis (29/5/2025).

Upaya ini, menurutnya, sudah dibahas dengan berbagai pihak, termasuk Komisi IV DPR RI dan Kementerian Pertanian. Pemerintah pusat pun telah meninjau langsung kawasan pertanian di Tenggarong Seberang sebagai bagian dari rencana perluasan sektor pangan.

Selain Kukar, wilayah Penajam Paser Utara (PPU) juga dilirik untuk mendukung ketahanan pangan regional. Namun, Ayyub menekankan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, perusahaan tambang, dan masyarakat lokal.

“Perlu ada terobosan nyata. Reklamasi bukan cuma tanggung jawab lingkungan, tapi harus diintegrasikan ke dalam agenda pembangunan. Kalau tidak cocok untuk sawah, bisa dialihkan ke kebun, perikanan, atau bahkan ekowisata,” jelasnya.

Namun ia tak menampik tantangan yang menyelimuti proses ini, seperti persoalan hukum lahan, status kepemilikan, dan komitmen perusahaan dalam pasca-tambang. Ia meminta semua pihak duduk bersama untuk mencari solusi konkret agar aset-aset tidur ini bisa hidup kembali dan bermanfaat bagi rakyat.

Dalam konteks efisiensi anggaran, Ayyub juga menyarankan agar dana daerah lebih diarahkan pada sektor produktif seperti pertanian dan pendidikan vokasi terapan, seperti Politeknik Gratis dan Jospol.

“Kalau kita serius menata sektor pertanian dari sekarang, lima atau sepuluh tahun ke depan kita tidak perlu lagi bergantung pada impor pangan. Inilah pondasi ekonomi yang harus kita bangun sejak dini,” pungkasnya.

(Adv)