Aksi damai kembabli dilakukan Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi (AMAK) Kalimantan Timur di Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (15/08/2025). Aksi ini merupakan lanjutan dari aksi sebelumnya yang dilaksanakan pada 1 Agustus 2025 lalu.
Selengkapnya
Kasus dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim terus menjadi sorotan. Sorotan ini datang dari mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi (AMAK) Kaltim.
Selengkapnya
Kejaksaan Agung (Kejagung) masih terus mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek periode 2019-2022. Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Tiga tersangka ditahan dan seorang lagi belum ditahan karena berada di luar negeri.
Selengkapnya
Kejaksaan Agung (Kejagung) mencegah mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim bepergian ke luar negeri. Tim kuasa hukum Nadiem Makarim, Hotman Paris Hutapea memberikan tanggapannya terkait pencekalan ini. Hotman mengatakan kliennya belum mendengar kabar pencegahan tersebut.
Selengkapnya
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim, memenuhi panggilan penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) RI pada Senin pagi (23/6/2025).
Selengkapnya
Kasus dugaan korupsi dalam Program Digitalisasi Pendidikan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) masih terus bergulir. Dugaan rasuah ini berlangsung selama periode 2019 hingga 2022. Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa delapan orang saksi dalam penyelidikan kasus ini.
Selengkapnya
Hutan Pendidikan Unmul Dikeruk Penambang Ilegal, Gakkum KLHK Kalimantan Periksa Dua Terduga Pelaku
Selengkapnya
Kejaksaan Agung (Kejagung) turut memberikan tanggapannya terkait dengan putusan banding vonis pengusaha Harvey Moeis di kasus kasus korupsi timah yang merugikan negara Rp 300 triliun.
Selengkapnya