Suasana khidmat menyelimuti Aula lantai 8 Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur di Jalan Bung Tomo, Samarinda Seberang, Senin (27/10/2025) sore.
Selengkapnya.jpeg)
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur (Kaltim) masih terus menangani kasus dugaan korupsi dana hibah Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) Kalimantan Timur. Setelah melalui serangkaian proses penyidikan panjang, perkara ini kini resmi memasuki tahap penelitian berkas perkara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Selengkapnya melakukan aksi di Kejati Kaltim : Foto- IST.jpeg)
Mahasiswa yang tergabung dalam Mahasiswa Anti Korupsi Indonesia (MAHKI) menyoroti proyek pembangunan Bandara Ujoh Bilang di Kabupaten Mahakam Ulu yang telah digelontorkan dananya sejak tahun 2016. MAHKI menuding proyek tersebut sarat penyimpangan dan meminta Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (Kejati Kaltim) segera turun tangan melakukan audit menyeluruh. Tuntutan ini disuarakan MAHKI dalam aksi massa yang berlangsung di depan Kantor Kejati Kaltim, Kamis (23/10/2025).
Selengkapnya.jpeg)
Dugaan praktik korupsi dalam proyek pembangunan Gedung Madrasah Darussalam Samarinda yang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (DPUPR-PERA) Kaltim jadi sorotan. Pada Kamis 23, Oktober 2025, puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Penegak Keadilan Kalimantan Timur kembali menggelar aksi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur. Dalam tuntutannnya, mereka meminta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan praktik korupsi dalam pembangunan gedung madrasah ini.
Selengkapnya.jpeg)
Komitmen menindak dugaan praktik korupsi di sektor pertambangan batubara ditunjukkan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (Kejati Kaltim). Di bawah arahan Kepala Kejati Kaltim, Supardi saat ini tengah dilakukan penelusuran indikasi praktik korupsi di sektor pertambangan. Langkah hukum ini menjadi sinyal tegas komitmen lembaga tersebut dalam membersihkan industri ekstraktif dari potensi penyimpangan yang merugikan negara.
Selengkapnya.jpeg)
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Kaltim yang menyangkut pengelolaan keuangan PT. BPD Kaltimtara kembali disorot. Kali ini sorotan datang dari Jaringan Aksi Mahasiswa dan Pemuda Pembaharu (JAMPER). JAMPER mendesak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (Kejati Kaltim) untuk segera membuka penyelidikan atas temuan BPK ini.
Selengkapnya.jpeg)
Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur (Kaltim) hingga saat ini masih terus mendalami kasus dugaan korupsi dana hibah Desain Besar Olahraga Nasional (DBON). Penyidik Korps Adhyaksa sedikitnya menemukan potensi kerugian negara menyentuh angka Rp 10 miliar dalam kasus ini. Kejati Kaltim telah menetapkan dua tersangka yakni Zairin Zain dan Agus Hari Kesuma.
Selengkapnya.jpeg)
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur (Kaltim) terus mendalami kasus dugaan korupsi dana hibah Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) Kaltim senilai Rp100 miliar. Mengusut kasus ini, Kejati Kaltim memintai keterangan mantan Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor pada Senin (22/9/2025). Isran Noor memberikan klarifikasi terkait keterkaitannya dalam kasus ini.
Selengkapnya