Dukungan terhadap pengangkatan Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional kembali mengemuka.
SelengkapnyaKaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) dengan tegas menyuarakan penolakan usulan memasukkan nama Soeharto, Presiden RI ke-2, dalam daftar penerima gelar Pahlawan Nasional.
Selengkapnya.jpeg)
Kooptasi militerisme yang terjadi di Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT) menjadi sorotan. Bermula pada 10 Juli 2025, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UNSRAT mengeluarkan surat edaran yang meminta para dekan untuk memberikan rekomendasi nama mahasiswa untuk mengikuti seleksi Komponen Cadangan (Komcad).
Selengkapnya
Kaukus Indonesia Kebebasan Akademik (KIKA) mengecam keras aksi peretasan yang menimpa situs Pusat Riset Sistem Peradilan Pidana (PERSADA) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (UB). Insiden ini terjadi tak lama setelah sejumlah akademisi, termasuk Ketua PERSADA Dr. Fachrizal Afandi, menyampaikan kritik terhadap Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).
Selengkapnya
Kaukus Indonesia Kebebasan Akademik (KIKA) mengecam serius gugatan perdata senilai lebih dari Rp364 miliar yang diajukan oleh PT Kalimantan Lestari Mandiri (KLM) terhadap Prof. Basuki Wasis dan Prof. Bambang Hero Saharjo dari IPB.
Selengkapnya
Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) mengeluarkan pernyataan keras atas dugaan tindakan represif aparat kepolisian terhadap sejumlah peserta aksi Hari Buruh Internasional (May Day) pada 1 Mei 2025.
Selengkapnya
Memasuki hari pergantian tahun, para akademisi yang tergabung dalam Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademi (KIKA) merilis sejumlah catatan penting. Tentunya terkait refleksi kebebasan para akademisi
Selengkapnya