Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan pencarian terhadap Harun Masiku, mantan calon legislator dari PDI Perjuangan, belum dihentikan. Harun sudah buron lebih dari lima tahun sejak ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019–2024.
SelengkapnyaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan tindak pidana korupsi dalam pengurusan rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Pada hari ini, Senin (28/7/2025), KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua pihak swasta.
SelengkapnyaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami temuan uang tunai senilai Rp2,8 miliar dan dua senjata api saat penggeledahan rumah Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara (Sumut) nonaktif Topan Obaja Putra Ginting. Diketahui penggeledahan rumah Topan Obaja Putra Ginting berkaitan dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara (Sumut). Mendalami temuan ini, lembaga antirasuah telah memeriksa istri Topan Obaja Putra Ginting, Isabella sebagai saksi pada Senin (21/7).
SelengkapnyaKasus dugaan korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalan di lingkungan Dinas PUPR Sumatera Utara (Sumut) dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah I Sumut kemungkinan masih akan berkembang. Hal ini sebagaimana disampaikan Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Prasetyo.
SelengkapnyaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT). kali ini menyasar wilayah Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam OTT ini. Salah satu tersangka merupakan Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, Topan Ginting.
SelengkapnyaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami kasus dugaan penerimaan gratifikasi pengadaan barang-jasa di MPR. Mengusut kasus ini, KPK pemeriksaan dua mantan pegawai Sekretariat Jenderal MPR RI sebagai pada Selasa (24/6) di Gedung Merah Putih KPK. Hal ini sebagaimana diungkapkan juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (25/6/2025).
SelengkapnyaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus mendalami kasus korupsi terkait pengurusan dana hibah Pokmas dari APBD Jawa Timur tahun anggaran 2021-2022. Mengusut kasus ini, KPK memanggil Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa (KIP) untuk dimintai keterangannya sebagai saksi.
SelengkapnyaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi kepengurusan calon tenaga kerja asing (TKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Mengusut kasus ini, KPK memeriksa dua orang saksi dari pihak Kementerian Ketenagakerjaan untuk mendalami soal aliran uang hasil pemerasan ke agen TKA yang mengurus dokumen di Kemnaker.
Selengkapnya